TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tahun 2024 mengalami defisit.

Jumlahnya mencapai Rp 1,5 triliun.

Hal itu membuat Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengusulkan agar Rancangan APBD 2024 direvisi.

Surat permintaan revisi telah dikirimkan ke Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari.

Surat bernomor 121/12140/B.Umum, berisi penolakan Pj Gubernur Sulsel dengan muatan RAPBD 2024.

Dalam RAPBD 2024 tersebut tertulis anggaran untuk Pemprov Sulsel mencapai Rp 10,4 triliun.

Yang membuat Bahtiar Baharuddin tidak setuju adalah, di dalam RAPBD tersebut tidak tercantum proyeksi utang yang diperkirakan akan muncul pada tahun 2024 mendatang.

Adapun proyeksinya adalah, utang jangka panjang Rp 513 miliar, dan utang pihak ketiga Rp 662 miliar.

Ada juga utang untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatus Sipil Negara (ASN) bulan Desember 2023 sebesar Rp74 miliar.

"Sehingga proyeksi utang yang akan terjadi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1,694 triliun," tegas Bahtiar Baharuddin.

Sebagai konsekuensinya, sebanyak 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sulsel harus berhenti berbelanja demi melunasi utang.

Baca juga: Reaksi Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Dikritik Mantan Anak Buah Andi Sudirman

Namun, dana sebanyak Rp10 triliun tersebut hanyalah angka semata, pasalnya terdapat Rp1,5 triliun utang yang belum terbayarkan.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan, untuk menutup defisit sebanyak Rp1,5 triliun tersebut hanyalah dengan berhenti berbelanja.

"Maka cara penyelamatannya rem mendadak, teman-teman (OPD) mulai hari ini tidak ada pengeluaran sembarangan," katanya saat ditemui di Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (12/10/2023) malam.

Bahtiar sudah memberikan arahan kepada seluruh OPD agar menghemat anggaran dan tidak dibelanjakan sembarangan.