"Manusia Ini membentuk pandangan dunia tanpa sekat lihat catatan sejarah bugis makassar berlayar hingga australia untuk melacak, menemukan dan mengambil taripang," jelas Prof JJ.

Tantangan besar nelayan pun adalah musim paceklik dalam ritme tahunan.

Lebih jauh, inklusi sosial dan kemiskinan strukturan menjadi ironi masyarakat pesisir.

Baca juga: Mengenal Lebih Dekat Prof JJ, Anak Tentara Calon Pj Gubernur Sulsel Dapat Dukungan PDIP

Keterisolasian geografis dan sosial menghambat akses layanan dasar bagi masyarakat pesisir dan pulau.

"Isolasi geografis itu (membuat)sulit mengakses layanan dasar. Sehingga sebagian putus sekolah, banyak kekurangan air bersih, sanitasi tidak layak dan sulit listrik," kata Prof JJ.

Kemisikinan struktural terjadi akibat hubungan ikatan patron-klien yang menciptakan pertukaran tidak seimbang dan ketergantungan.

Masyarakat pesisir dan pulau dinilainya sulit berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Bahkan dalam pesta demokrasi, masyarakat ini kerap hanya dijadikan ladang suara untuk pemilihan saja

"keterbatasan menyebabkan sulit berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan ritual pembangunan lainnya," kata Prof Jamaluddin Jompa

"Pesta demokrasi hanya memanggil untuk meminal suara setelah itu kepentingan dan nasib tersuarakan dalam sunyi," sambungnya.

Keterbatasan akses lagi-lagi menjadi penyebab kemiskinan terutama dalam penangkapan ikan dan aktivitas maritim.

Dalam misi menuju Indonesia Emas 2045, Prof JJ mengaku aspek inklusi dan  transformasi sosial bagi masyarakat pesisir sangat penting.

Tak hanya itu, transformasi ekonomi juga dibutuhkan.

Pusatnya dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.

Sementara itu, pemberdayaan sosietal untuk kesejahteraan maritim memerlukan beberapa aspek

"Fokus pada pemberdayaan sosietal untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan lokal," jelas Prof JJ.

Kemudian sinkronisasi antara sumber daya lokal (R-O-N) dan bantuan eksternal penting dalam pemberdayaan.

Serta sinergi komunitas lokal, administrasi lokal dan pasar lokal sebagai landasan kesejahteraan inklusif.(*)