TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Dua legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD Kota Palopo Muh Mahdi dan Darmawati melawan perintah partai.

Larangan menghadiri rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-21 Palopo diabaikan keduanya.

Mahdi maupun Darmawati tetap hadir dalam paripurna yang digelar di gedung baru DPRD Palopo, Jl Ratulangi, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Palopo, Minggu (2/7/2023).

Ketua DPC PPP Palopo, Hadir Basir mengatakan bahwa kedua legislatornya melanggar perintah partai.

Selain itu, keduanya juga melawan perintah Fraksi Partai Golkar tempat keduanya bergabung di DPRD.

"Kedua anggota PPP yang tergabung dalam Fraksi Golkar dalam etika politik telah melakukan pelanggaran sesuai instruksi dari Partai Golkar," kata Haidir Basir, Selasa (4/7/2023).

Haidir Basir mengatakan PPP melarang kadernya menghadiri paripurna karena menolak pembangunan kantor DPRD baru.

"Saya anggap bahwa yang bersangkutan melanggar instruksi partai yang secara tegas menginstruksikan kepada anggota Fraksi Golkar untuk tidak hadir di acara paripurna di gedung baru DPRD yang telah menolak pembangunannya," ujar dia.

Partai sendiri lanjut Haidir Basir akan membicarakan hal ini secara internal.

Kemungkinan kedua legislator akan mendapat sanksi.

"Sebagai anggota PPP, sebelumnya secara lisan saya juga sudah sampaikan kepada yang bersangkutan, tapi mereka tidak mengindahkannya. Kami akan bicarakan di Internal partai," imbuh dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-21 Kota Palopo digelar di gedung baru DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (2/7/2023).

Paripurna mengangkat tema "Maju, Inovatif dan Berkelanjutan" dilaksanakan setelah peresmian kantor baru DPRD Palopo.

Walikota Palopo, Judas Amir menyinggung halus 14 anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat itu.

Judas Amir menyampaikan bahwa Sekretariat DPRD Palopo sudah di gedung baru berdasarkan surat keputusan Walikota Palopo.

"Tentu kita sudah mengetahui keberadaan kita masing-masing, jika kita tidak memahami dan mengikuti peraturan perundang-undangan maka kehidupan kita ini tidak akan baik," ucap Judas Amir saat sambutan.

"Sehingga jika kita mengikuti aturan pasti kita akan selamat, marilah kita sadari diri masing-masing untuk membaca aturan yang mengatur tugas masing-masing," Judas Amir menambahkan.

Sementara itu, Gubernur Sulsel yang diwakili oleh Kasatpol PP Sulsel Andi Arwien Azis menyampaikan hari jadi merupakan momentum bagi masyarakat Palopo untuk lebih tangguh mengawal pertumbuhan ekonomi.

"Serta kiranya kematangan daerah ini selaras dengan kemampuan pemerintah daerah dan peran serta masyarakat untuk melangkah bersama menyongsong masa depan yang lebih maju dan sejahtera," ujarnya.

"Tahun ini berkat sinergitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah yang transparan dan akuntabel yang dibangun bersama seluruh jajaran pemerintah, di tahun 2023 berhasil mencapai opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah Sulsel tahun 2022 oleh BPK RI," tambahnya.

Sebagian besar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo tidak menghadiri rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-21 Kota Palopo.

Padahal rapat tersebut digelar di gedung baru DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (2/7/2023).

Ketidakhadiran 14 legislator merupakan komitmen mereka menolak gedung baru yang menelan biaya Rp 11 miliar.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Baharman Supri mengaku sengaja tidak hadir.

"Kami memang sudah menolak pembangunannya (kantor baru DPRD Palopo)," kata Baharman.

Legislator dua periode menganggap pembangunan gedung baru belum bersifat urgent.

Sebab gedung baru masih sangat layak digunakan.

"Kami menganggap gedung yang ada masih sangat layak digunakan," ujarnya.

Senada dikatakan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Angga Bantu bahwa fraksinya menolak gedung baru.

"Sesuai dengan pendapat fraksi kami yang menolak pembangunan gedung baru, jadi tidak mungkin kami hadir (dalam rapat paripurna)," katanya.

Sementara itu, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dahri Suli mengaku hadir paripurna karena menghargai perjuangan tokoh pemekaran Palopo.

"Terlepas dari adanya dinamika, saya hadir karena ini hari jadi, saya menghargai perjuangan tokoh pejuang pemekaran, bahkan ketika itu saya ikut melakukan demo memperjuangkan pemekaran Palopo ini," tutur legislator tiga periode.

Selain 14 legislator, Wakil Walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso juga tidak hadir dalam paripurna ini.

Hanya Walikota Palopo Judas Amir yang hadir.

Terlihat pula Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani.

Rapat Paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-21 Kota Palopo di Gedung Baru DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berlangsung tegang, Minggu (2/7/2023).

Ketegangan disinyalir dipicu tidak hadirnya sebagian besar anggota DPRD Palopo dalam rapat tersebut.

Andi Arwien Asiz yang mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam acara ini sempat menyinggung ketegangan yang terjadi.

"Saya melihat ada ketegangan, semoga ini tidak memutus silaturahmi kita," ucap Arwien Asiz sebelum sambutan.

Pantauan Tribun Timur, pelaksanaan paripurna sempat molor beberapa saat.

Lantaran sejumlah anggota DPRD belum terlihat.

Dari 25 anggota DPRD hanya 11 yang hadir.

Sementara 14 orang lainnya tidak datang.

Mereka yang hadir adalah Ketua DPRD Nurhaeni.

Wakil Ketua I Abdul Salam, kemudian Christin Lupita Lestari Dengen, Darmawati, Dahri Suli, Bogi Harto Tahir.

Efendi Sarapang, Muh Mahdi Idrus, Herawati Masdin, Aris Munandar, dan Ely Niang.

Sementara yang tidak datang adalah Misbahuddin, Budirani Ratu, Jabir, Steven Hamdani, Megawati, Irvan, Angga Bantu.

Zubir Surasman, Robert Alerius Rante, Nureny, Herman Wahidin, Harisal A Latief, Baharman Supri, dan Cendrana Saputra.

Banyaknya anggota dewan tidak hadir karena menolak gedung baru yang letaknya cukup jauh dari pusat kota.

Mereka masih menginginkan berkantor di gedung lama yang berada di pusat kota atau samping Lapangan Pancasila.