Baca tanpa iklan
TRIBUNPALOPO.COM, BARA - Sebagian besar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo tidak menghadiri rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-21 Kota Palopo.
Padahal rapat tersebut digelar di gedung baru DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (2/7/2023).
Ketidakhadiran 14 legislator merupakan komitmen mereka menolak gedung baru yang menelan biaya Rp 11 miliar.
Anggota Fraksi Partai Golkar, Baharman Supri mengaku sengaja tidak hadir.
"Kami memang sudah menolak pembangunannya (kantor baru DPRD Palopo)," kata Baharman.
Legislator dua periode menganggap pembangunan gedung baru belum bersifat urgent.Sebab gedung baru masih sangat layak digunakan.
"Kami menganggap gedung yang ada masih sangat layak digunakan," ujarnya.
Senada dikatakan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Angga Bantu bahwa fraksinya menolak gedung baru.
"Sesuai dengan pendapat fraksi kami yang menolak pembangunan gedung baru, jadi tidak mungkin kami hadir (dalam rapat paripurna)," katanya.
Sementara itu, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dahri Suli mengaku hadir paripurna karena menghargai perjuangan tokoh pemekaran Palopo.
"Terlepas dari adanya dinamika, saya hadir karena ini hari jadi, saya menghargai perjuangan tokoh pejuang pemekaran, bahkan ketika itu saya ikut melakukan demo memperjuangkan pemekaran Palopo ini," tutur legislator tiga periode.
Selain 14 legislator, Wakil Walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso juga tidak hadir dalam paripurna ini.
Hanya Walikota Palopo Judas Amir yang hadir.
Terlihat pula Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani.
Rapat Paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-21 Kota Palopo di Gedung Baru DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berlangsung tegang, Minggu (2/7/2023).