TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lurah Kodingareng dituding tidak melibatkan ketua RW setempat dalam pembagian bantuan sosial (bansos) beras.

Warga malah berebutan untuk mendapatkan bantuan beras gratis dari pemerintah.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kodingareng, Tamzil, mengakui pembagian beras tidak melibatkan RT dan RW setempat.

Lurah menurutnya melakukan pembagian sendiri bersama stafnya. Hal ini menyebabkan ketidaktertiban saat pembagian dilakukan.

Warga sebenarnya telah memberikan masukan agar RW dilibatkan dalam pembagian bantuan ini.

"Dulu kita memberikan masukan, tolong libatkan RT, RW dalam pembagian bantuan. Namun, RT dan RW tidak dilibatkan, dan lurah jalan sendiri dengan stafnya," ungkapnya, Jumat (26/5/2023).

Tamzil menjelaskan bahwa metode pembagian harus disahkan dan distempel oleh pihak kelurahan sebelum warga diperbolehkan mengambil beras.

Namun, yang terjadi adalah warga langsung berbondong-bondong mengambil beras melalui perantara lurah tanpa melalui prosedur yang seharusnya.

"Memang ada kesalahan teknis dari lurah karena dia menerima bantuan di dermaga di luar tanpa melalui kelurahan," ungkapnya.

"Persyaratannya harus disahkan di kantor lurah terlebih dahulu. Namun, warga menyerobot dan mengambil beras langsung dari lurah," jelasnya.

Warga menyerobot antrean karena merasa sudah memiliki kartu keluarga (KK) di tangan lurah.

Sehingga pembagian beras tidak sesuai dan bahkan anak-anak ikut ambil bagian dalam kekacauan tersebut.

"Karena beras ini diserobot oleh lurah, warga saling berebut, ada yang mengambil untuk anak-anak, sehingga pembagian tidak sesuai dengan data yang diberikan," pungkasnya.

Baca juga: Imbas Berebut Beras Gratis, 11 Warga RW 6 Pulau Kodingareng Tak Kebagian

Baca juga: Kronologi Ratusan Warga Kodingareng Jarah Bantuan Beras Pemerintah, Dipicu Keterlambatan Kapal

Sebelumnya diberitakan ratusan warga Pulau Kodingareng menjarah bantuan beras pemerintah.

Alhasil sejumlah KK penerima bantuan dilaporkan tak kebagian.

Di Kelurahan Kodingareng, sebanyak 657 kepala keluarga mendapatkan jatah bantuan tersebut.

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan berupa bansos beras sebanyak 10 kilogram per KK, yang didistribusikan dari pusat.

Adapun distribusi beras untuk tiga bulan, sehingga setiap KK mendapatkan 30 kilogram beras.(*)