TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Suwardi Haseng crazy rich Sulawesi Selatan dan raja SPBU memutuskan tidak lagi maju calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 ini.

Suwardi Haseng memutuskan mendorong putranya menggantikan dirinya maccaleg.

Suwardi Haseng adalah anggota DPRD Sulsel periode 2019-2014 dari daerah pemilihan Soppeng Wajo.

Minggu 14 Mei 2023 jadi hari terakhir pendaftaran calon legislatif (caleg) DPR RI, DPRD, dan DPD Pemilu 2024 di KPU.

Tak ada nama Suwardi Haseng dalam daftar caleg sementara (DPC) yang didaftarkan Partai Golkar ke KPU Sulsel.

"Incumbent Pak Suwardi Haseng tidak masuk lagi dengan pertimbangan teknis politik menurut dia sehingga putranya yang diajukan," kata Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe kepada wartawan di KPU Sulsel Minggu (14/5/2023).

Suwardi Haseng adalah sosok anggota DPRD Sulsel terkaya pada periode 2019-2024.

Harta kekayaan Suwardi Haseng mencapai Rp111 miliar.

Angkat tersebut tertinggi di antara 85 total anggota DPRD Sulsel.

Pada Pemilu 2024 ini, empat petahana anggota DPRD Sulsel memutuskan tidak lagi maju bertarung caleg provinsi pada Pemilu 2024 kali ini.

Keempat petahana ini masing-masing kader dari Partai Golkar.

Mereka antara lain Andi Ina Kartika, John Rende Mangontan, Suwardi Haseng, dan Andi Hatta Marakarma. 

Sosok Suwardi Haseng

Politisi Golkar Suwardi Haseng tercatat sebagai anggota terkaya.

Pengusaha asal Kabupaten Soppeng itu memiliki harta kekayaan senilai Rp111,9 miliar.

Hal itu tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Suwardi Haseng per tahun 2021.

Suwardi Haseng dilantik menjadi anggota DPRD Sulsel pada Selasa 24 September 2019 lalu.

Bahkan harta kekayaan Suwardi Haseng jauh mengalahkan kekayaan milik Presiden Joko Widodo.

Harta kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga kalah dibandingkan kekayaan Suwardi Haseng.

Presiden Jokowi memiliki harta kekayaan senilai Rp 71,4 miliar dalam e-LHKPN KPK per tahun 2021.

Itu artinya kekayaan Suwardi Haseng unggul sekitar Rp40 miliar dari Presiden Jokowi.

Kekayaan Suwardi Haseng juga unggul dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mencapai Rp58 miliar dalam LHKPN periodik 2021.

Sosok Suwardi Haseng pun langsung jadi perbincangan di Sulsel.

Siapa sebenarnya Suwardi Haseng?

Rekam Jejak Suwardi Haseng

Suwardi Haseng adalah politisi Golkar asal Kabupaten Soppeng.

Ia memulai karier politiknya dari level pemilu legislatif kabupaten.

Ia terpilih anggota DPRD Soppeng sejak Pemilu 2004 silam.

Ia tiga kali menang Pemilu legislatif.

Ia pun menjadi angggota DPRD Soppeng selama tiga periode.

Pada Pilcaleg 2014, Suwardi Haseng meraih suara sebanyak 3.234 suara di Dapil Lilirilau, Liliriaja, Citta.

Tiga periode di DPRD Soppeng, Suwardi Haseng lalu mencoba peruntungan naik kelas ke DPRD Sulsel.

Jalan Suwardi Haseng sempat terhalang karena tidak terakomodir dalam daftar caleg.

Saat pendaftaran caleg di DPRD Sulsel, nama Suwardi Haseng tak masuk.

Setelah berjuang di internal, nama Suwardi Haseng akhirnya terakomodir di partai Golkar untuk maju maccaleg di DPRD Soppeng.

Sebagai pendatang baru, Suwardi Haseng tidak mendapat nomor urut satu.

Suwardi Haseng mendapat nomor urut tujuh.

Ia menggantikan A Affandi, yang memilih mengundurkan diri pada Pilcaleg.

Belakangan Suwardi Haseng akhirnya membuktikan kehebatan dan terpilih jadi anggota DPRD Sulsel.

Pada 2020 lalu, jagat maya dihebohkan dengan pernikahan ponakan Suwardi Haseng, Aqilla Nadya Zalsabilah, yang dilamar dengan uang panaik senilai Rp3 miliar.

Menantunya bernama Omar Muhammad Sahar, pengusaha asal Kabupaten Gowa.

Aqilla Nadya adalah putri dari H Haeruddin Haseng.

Haji Haeruddin Haseng adalah saudara kandung Suwardi Haseng.

Haji Haeruddin Haseng adalah pengusaha sukses dari Kabupaten Soppeng.

Usahanya banyak bergerak di sektor konstruksi dan SPBU.

Pengusaha Minyak

Penelusuran Tribun-Timur.com, Suwardi Haseng adalah sosok pengusaha minyak.

Bersama saudaranya, Suwardi Haseng dikenal memiliki beberapa SPBU di Sulsel.

Dalam laporan LHKPN KPK 2021, Suwardi Haseng tercatat memiliki beberapa aset berupa tangan dan bangunan di Kota Makassar, Kabupaten Soppeng, Takalar, hingga Kota Palu.

Dalam riwayat LHKPN-nya, Suwardi Haseng pertama kali melaporkan harta kekayannya sejak 25 Desember 2003 ketika duduk sebagai anggota DPRD Soppeng.

1. 25 Desember 2003 harta kekayaan Rp.569.549.000 

2. 31 Desember 2018 harta kekayaan Rp.44.061.376.681

3. 31 Desember 2019 harta kekayaan Rp.81.542.045.606

4. 31 Desember 2020 harta kekayaan Rp.114.759.358.587

5. 31 Desember 2021 harta kekayaan Rp111.931.083.618

KPK Ingatakan Pelaporan LHKPN

Sementara itu KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk segera menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Ketua KPK Firlih Bahuri menuturkan, LHKPN Tahun 2022 harus disetorkan sebelum batas waktu 31 Maret 2023.

Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan maupun dukungan terhadap penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi.

"LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi seorang penyelenggara negara atas harta yang dimilikinya, yang notabene bersumber dari anggaran negara," kata Firli dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (2/3/2023).

Firli menambahkan, transparansi ini penting dilakikan agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengawasan LHKPN.