TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pada tahun 2022 lalu, Pemkot Makassar telah melaunching Makaverse' atau Makassar Metaverse dalam acara rapat koordinasi khusus (rakorsus).

Sekarang ini, teknologi metaverse sudah terhitung satu tahun dijalankan oleh Pemkot Makassar.

Rencananya, program metaverse akan dievaluasi besok dalam acara Rakorsus Pemkot Makassar 20223 yang digelar di Hotel Four Point Jl Andi Djemma, Selasa (14/3/2023) besok.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman dalam program Bincang Kota Tribun Timur.

Program ini ditayangkan lewat YouTube dan Facebook Tribun Timur bertema Rakorsus 2023 Resiliensi dengan Metaverse.

"Makanya metaverse kita masukkan di tema supaya mengingatkan bahwa rakorsus kemarin masih ada pekerjaan rumah, kita ingatkan sejauh mana progresnya," jelas Helmy.

Tahun 2022 kata Helmy, ada 66 konten aplikasi metaverse yang diterapkan, dari sekian banyak aplikasi itu sudah ada beberapa jadi unggulan.

Misalnya aplikasi 'pakinta' atau pajak terintegrasi dan terdigitalisasi. 

Inovasi ini milik Bapenda, dimana pembayaran pajak dimudahkan lewat aplikasi yang terkoneksi dengan berbagai e-commerce besar seperti ovo, dana, Tokopedia, dan lain-lain.

Di Bappeda juga ada dua aplikasi, pertama 'sikolaki' ini untuk data warga atau anak yang tidak sekolah, kalau tidak sekolah akan diberikan akses ke CSR atau perusahaan untuk diberikan bantuan.

Kedua program 'sehatta', merupakan kerjasama Unicef untuk mendata potensi kesehatan di masyarakat 

"Program ini juga kerjasama dengan kader kesehatan di kelurahan. Artinya ada banyak aplikasi dalam tahap pengembangan, semoga di rakorsus SKPD memaparkan sejauh mana progresnya," ujarnya.

Helmy mengakui, tak gampang untuk melakukan penyesuaian menuju metaverse.

Selain itu, rakorsus ini juga jadi ajang evaluasi program strategis Pemkot yakni lorong wisata (longwis).

Akan dilihat sejauh mana OPD mendorong belanjanya untuk mendukung program longwis.

"Jangan sampai longwis jadi retorika belaka, kami mau program ini didorong karena penguatan ekonomi nasional ditopang oleh belanja UMKM, kalau UMKM berhasil tentu ekonomi berhasil, begitu juga sebaliknya," pungkasnya. (*)