TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Forum Dosen Tribun Timur kembali mengulas isu yang menjadi perhatian publik.

Kali membahas isu penting, yakni Membincang Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam Berbagai Perspektif.

Dialog berlangsung di Ruang Rapat Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Jumat (10/2/2023).

Ketua TGUPP Sulsel Prof Murtir Jeddawi menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah berjalan on the track.

Fungsi-fungsi dalam negara kesejahteraan modern telah dijalankan.

Pria kelahiran Bone ini menjelaskan fungsi sebagai protector (melindungi) sudah dijalankan dengan baik.

"Fungsi sebagai protector dijalankan, negara sebagai pemerintah itu melindungi, melakukan hal yang wajib dilakukan," katanya.

Sambung Prof Murtir, pemerintah juga sudah menjalankan regulasi.

"Fungsi regulasi sudah ada. Di mana-mana kondisi tertib, di mana-mana distribusi barang dan jasa sudah berjalan," akunya.

Soal implementasi mungkin lain lagi, bisa didiskusikan lebih lanjut.

Namun fungsi pemerintah dalam negara kesejahteraan modern itu memberikan suasana nyaman.

"Implementasi mungkin lain lagi, akan kita diskusikan. Fungsi pemerintah dalan kesejahteraan modern itu memberikan suasana nyaman, law action. Membuat regulasi sudah delivery," katanya.

Bahkan, guru besar Hukum Administrasi Negara IPDN menyebut Pemprov Sulsel dua tahun terakhir sebagai provider, mampu memasuki wilayah terpencil yang menghubungkan antar kabupaten yang selama ini tidak tersentuh.

"Dengan dijalankan fungsi tersebut, baik sebagai protector, regulasi dan provider, maka menggeliatlah ekonomi growth. Nanti bagaimana manfaatnya, para ahli yang menilai," katanya.

Terpenting, ada fakta pertumbuhan ekonomi, angka partisipasi di bidang sosial sudah ada, ada fakta di bidang pertanian meningkat produktivitas.

Soal produktivitas itu untuk siapa, itu lain lagi. Intinya fungsi sudah dijalankan dengan baik oleh Pemprov Sulsel selama dua tahun.

Dia menyampaikan pemerintah itu keberlanjutan. Hari ini ada result starter bagi yang lalu, hari ini adalah pijakan bagi berikutnya. 

Apapun ada penekanan pada prioritas, penekanan pada ekonomi, sosial, ini tergantung dari kondisi kontekstual pada masa pemerintahan itu.

Namun, pijakannya tetap pada rencana pembangunan normatif yang disebut RPJMD.

"Fungsi pemerintah sudah jalan, ketertiban sudah ada, distribusi barang sudah ada, pupuk selama ini sudah ada, benih bahkan sudah tersedia gratis. Jadi kondisi menjadi kewajiban pemerintah sudah dipenuhi," pungkas pria 61 tahun ini.(*)