TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar mendukung program Gerakan Masyarakat Pemasangan Patok Batas (Gempatas).

Program ini merupakan program Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Gempatas dimulai hari ini secara serentak di seluruh Indonesia.

Dilakukan langsung di Provinisi Jawa Tengah oleh Kementerian ATR/BPN dan 33 provinsi lainnya ikut secara virtual.

Di Makassar sendiri, Program ini diadakan di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso. 

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Sri Sulsilawati mengatakan, Pemkot Makasar ikut  mensosialisasikan program Gempatas tersebut.

Pemkot akan melibatkan camat, lurah, hingga tataran RT/RW agar mereka mau menyukseskan program ini.

"Program tersebut harus didukung, tugas Pemkot Makassar melalui camat, lurah, hingga RT/RW bisa memahamkan masyarakat akan pentingnya sertifikasi lahan," ucap Sri Sulsilawati dalam Program Bincang Kota Tribun Timur.

Baca juga: Gempatas, Program Sertipikat Tanah Gratis Untuk Rakyat

Program ini mengusung tema 'Sertipikat Tanah Gratis untuk Rakyat'.

Ditayangkan lewat YouTube dan Facebook Tribun Timur, Kamis (2/2/2023).

Apalagi kata Sri, progam ini juga sejalan dengan visi misi wali kota bagaimana mereformasi tata ruang kota menjadi nyaman untuk semua. 

"Artinya kalau nyaman, lingkungan masyarakat aman maka semua akan tertib. Karena inti dari  pasang patok ini agar tidak terjadi cekcok, perselisihan berkepanjangan antar masyarakat," paparnya.

Sebagaimana diketahui, ada tiga SKB menteri untuk percepatan pensertifikatan.

Pemkot akan menyusun draft perwali melalui Dinas Pertanahan. 

Diketahui, masalah tanah kerap kali jadi soal di masyarakat.

Saling klaim tanah menimbulkan percekcokan dan perselisihan antar masyarakat.

Untuk itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama pemerintah setempat terus mendorong agar masyarakat mengurus dokumen lahannya untuk menghindari percekcokan berkepanjangan di kemudian hari.

Hal itu juga untuk memperjelas legalitas kepemilikan aset milik warga. (*)