TRIBUN-TIMUR.COM - Delapan pimpinan partai melakukan pertemuan hari ini, tanpa kehadiran Presiden Jokowi.

Selain Jokowi, ternyata pimpinan Partai Gerindra juga dipastikan tak hadir.

Pertemuan para pimpinan partai tersebut memang sengaja tak melibatkan Jokowi yang juga kader PDIP.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan pertemuan tersebut tidak ada keterlibatan atau hubungannya antara restu Jokowi.

Pertemuan para pimpinan partai politik yang terjadi pada Minggu (8/1/2023) di Jakarta.

Ali menegaskan pertemuan yang terjadi pada hari ini, murni karena adanya kepentingan di antara partai yang hadir.

Setidaknya ada 8 pimpinan partai politik yang direncanakan bakal bertemu.

Namun dari keseluruhannya, pimpinan Partai Gerindra nampak tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Baca Berita Terpopuler Tribun-timur Hari Ini, Minggu (8/1/2023)

1.  Sandiaga Uno Diisukan Gabung PPP, Prabowo: Kalau Tidak Cocok Monggo Pindah

2.  Air Setinggi 3 Meter Kepung Warga di Dua Kecamatan Sidrap, Bantuan Pemerintah Nihil

3.  Respon Golkar Sikapi Langkah Syamsuddin Hamid Dekati Gerindra

4. Kronologi Penemuan Mayat Tanpa Pakaian di Wisma Pelangi Palopo

5. Wanita 18 Tahun Diduga Dilecehkan Mantan Kekasih Teman di Puskesmas Jeneponto

6. Niat, Tata Cara, dan Bacaan Sholat Sebelum Dzuhur atau Sholat Qobliyah Dzuhur 4 Rakaat 2 Kali Salam

7. Keluarga Ayah Tiko Kini Muncul Setelah Lama Tak Ada Kabar, Tuding Ibu Eny Selingkuh dengan Pria Lain

8. Download Video Musik YouTube MP3 MP4 Gratis dan Cepat Pakai SaveFrom, MP3 Juice, YTMP3, dan Y2Mate

9. PDIP Belum Tentu Umumkan Nama Capres

10. Video Viral Warga Desa Kariango Pinrang Tandu Ibu Hamil Pakai Sarung ke Puskesmas

"Engga ada hubungannya (dengan Jokowi), saya pikir begini, kita kan masing-masing partai memiliki kedaulatan itu.

Pak Jokowi pastinya memahami semua pertemuan partai hari ini menyangkut kepentingan parpol itu sendiri," kata Ali saat ditemui awak media di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta.

Ali menegaskan, pertemuan ini juga hanya terbatas pada agenda masing-masing internal partai politik.

Di mana partai politik yang dimaksud yakni, Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra.

"Jadi ya ini menyangkut internal parpol masing-masing kepentingan partai secara kedepannya, jadi bicara tentang hal-hal yang lain," beber Ali. 

Dengan begitu kata Ali, dirasa tidak perlu dengan melibatkan atau meminta izin dari Presiden Jokowi atas pertemuan kali ini.

"Apa harus? (izin pak Jokowi), gak perlu," kata Ali.

Sebelumnya, tujuh elite partai politik mengadakan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023), dalam rangka silaturahmi di awal tahun 2023.

Pertemuan itu juga rencananya untuk menyatakan sikap penolakan terhadap wacana sistem proporsional tertutup.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, para elite yang hadir yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAM Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Kemudian Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Sementara itu, elite Partai Gerindra belum terlihat di lokasi. Sedangkan PDIP tak hadir dalam agenda tersebut karena memang mendorong sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut ada kemungkinan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.

Hasyim mengatakan aturan terkait sistem pemilihan sedang disidangkan di MK.

Sistem pemilu proporsional tertutup memungkinkan pemilih dalam pemilu legislatif hanya memilih partai, dan bukan calon legislatif.

Sistem itu berbeda dengan proporsional terbuka yang saat ini berlaku, di mana masyarakat bisa memilih para kandidat calon legislatif.

Jika sistem proporsional tertutup berlaku, surat suara hanya akan berisi nama, nomor urut, dan logo partai.

Sementara, partai politik yang menang dan mendapat jatah kursi, berhak menentukan orang yang akan duduk di kursi parlemen itu.

Sistem proporsional tertutup dipakai pada Pemilu 1955, sepanjang Orde Baru, dan terakhir pada Pemilu 1999.

Perubahan dilakukan dengan menerapkan sistem proporsional terbuka mulai Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wakil Ketua Umum NasDem Pastikan Tak Ada Keterlibatan Jokowi dalam Pertemuan Elite Partai Hari Ini