Baca tanpa iklan
Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali, seharusnya kata Helmy pengalaman di tahun 2021 dan 2022 menjadi pelajaran untuk Dinas PU memperbaiki kinerjanya.
"Kami ingatkan, karena banyak kondisi apalagi pekerjaan fisik nyebrang, itu ditakutkan, banyak fisik kita tahun depan bergantung pada PU dan cukup besar (anggarannya)," tegasnya.
Tahun 2023 mendatang, pagu anggaran untuk Dinas PU sebesar Rp900 miliar lebih.
Jangan sampai PU meminta pengurangan lagi di APBD Perubahan karena tak sanggup menjalankan program yang telah dicanangkan.
"Tahun depan kita harap tidak ada lagi pengurangan, karena kunci dari keberhasilan pemerintah ada tiga, Disdik, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU. Kalau tiga ini performanya buruk pasti kita dianggap tidak mengurus rakyat karena pelayanan dasar disitu," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Teknik Dinas PU Makassar, Irma Yanti Ishak memaparkan kendala-kendala yang dihadapi di PU dalam penyerapan anggaran dan program-program 2022.
Salah satu proyek yang tidak berjalan kata dia ialah Bundaran BTP di Jl Perintis.
Bundaran BTP masih dalam asistensi amdalalin oleh Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sulawesi Selatan.
Kemudiaan rehabilitasi tower Balai Kota juga tidak berjalan.
Disamping itu, banyak proyek yang berproses di Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang membutuhkan waktu cukup lama.
Sehingga Dinas PU tidak mau mengambil risiko untuk melanjutkan proyek-proyek tersebut jika tendernya selesai jelang akhir tahun.
"Kebanyakan berproses di ULP itu memakan waktu tidak sebentar, saat tender selesai waktu yang tersisa sangat sedikit sehingga kami tidak ingin ambil risiko," katanya.
Rendahnya serapan anggaran juga dipengaruhi karena tidak adanya uang muka yang diberikan kepada kontraktor pemenang tender.
Pembayaran baru dilakukan usai pengerjaan rampung.
"Kami tidak beri uang muka, tidak ada termin, takutnya dibawa lari (sama kontrkator), jadi selesai baru dibayarkan. Makanya keuangan kami agak telat," jelasnya.