Baca tanpa iklan
Lalu bidang kesehatan dan KB Rp 16,9 miliar. Terdiri atas penguatan percepatan penurunan stunting Rp 12,4 miliar, pengendalian penyakit Rp 802,7 juta, penguatan sistem kesehatan Rp 3,5 miliar, keluarga berencana Rp 267,5 juta.
Selanjutnya bidang air minum Rp 545 juta, bidang sanitasi Rp 2 miliar, bidang perumahan dan permukiman Rp 11,6 miliar.
Bidang industri kecil dan menengah, serta bidang lingkungan hidup tak lagi dialokasikan.
Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah Helmy Budiman mengatakan belum bisa merincikan detail program untuk anggaran tersebut.
Yang pasti, kata dia, sekira Rp 800 miliar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai.
Selebihnya untuk belajar modal, belanja fisik, bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya.
Helmy mengakui, salah satu indikator untuk mendapatkan dana transfer yang besar adalah realisasi anggaran.
Tetapi tahun ini DAK fisik di Kota Makassar realisasi atau serapannya kurang bagus.
"Dan memang karena kita tidak mendapatkan capaian yang kurang bagus di DAK fisik akhirnya tahun depan ada beberapa DAK fisik kita yang dapat potongan," ungkapnya.
Anggaran yang tidak terserap tahun ini hangus dan tidak lagi dikembalikan penganggarannya tabuh mendatang.
Seperti anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perdagangan.
"Tidak dapat lagi, itu konsekuensinya, otomatis kita harus tutupi kekurangannya di 2023 pakai APBD," tuturnya.
Tahun 2023, Pemkot Makassar juga tak kebagian Dana Insentif Daerah (DID).
Helmy berharap ada revisi penganggaran mengingat Makassar tahun ini telah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
"DID sampai saat ini belum ada pengumuman karena tahun kemarin kita sudah WTP, seharusnya ada kita dapat, tapi nampaknya tidak. Mudah-mudahan ada susulan dana yang diberikan oleh pusat," harapnya.(*)