Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi Djamal mengungkapkan angka kekerasan perempuan dan anak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.
Politisi berlatar akademisi itu pun menititp 'PR' kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).
Kahfi menegaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama dinas terkait di pemerintahan daerah harus didukung secara maksimal.
Hal ini disampaikannya saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Hotel Episode Gading Serpong Kabupaten Tangerang, Banten Selasa (13/9/2022).
Rakornas ini dibuka Menteri PPPA Bintang Puspayoga.
Acara dihadiri Pemerintah Provinsi se-Indonesia, khususnya dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Meningkatnya Angka Kekerasan Perempuan dan Anak
Mengawali pemaparannya, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi Djamal menguraikan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam tiga tahun terakhir.
Kekerasan pada anak tahun 2019, kata Kahfi, terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga data November 2021.
"Pada anak-anak, kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 45 persen, kekerasan psikis 19 persen, dan kekerasan fisik sekitar 18 persen. Kekerasan jenis lainnya pada anak berupa penelantaran, trafficking, dan eksploitasi ekonomi," ungkap Kahfi.
Ia melanjutkan, kekerasan terhadap perempuan juga mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.
"Pada 2019 tercatat sekitar 8.800 kasus kekerasan pada perempuan, kemudian 2020 sempat turun di angka 8.600 kasus, dan kembali mengalami kenaikan berdasarkan data hingga November 2021 di angka 8.800 kasus," urai legislator Daerah Pemilihan Sulsel 1 ini.
Jenis kekerasan yang dialami perempuan, lanjutnya, paling banyak adalah kekerasan fisik mencapai 39 persen, selain itu ada kekerasan psikis 29,8 persen, dan kekerasan seksual 11,33 persen.
"Untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, KemenPPA dan dinas Pemda harus diberi dukungan maksimal," ujar Anggota Fraksi PAN ini.
Akar Masalah