"Kebijakan ini membunuh masyarakat kecil," lanjutnya.
Anwar Faruq menjelaskan bahwa PKS di DPR RI telah melakukan walk out terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sehingga PKS di seluruh cabang di Indonesia termasuk Makassar pun melakukan unjuk rasa.
"Hari ini kami serentak menyuarakannya agar pemerintah mau memperhatikan, mendengar, dan menurunkan harga BBM," katanya.
Menurutnya, kenaikan harga BBM juga berdampak pada kenaikan bahan pokok lainnya.
Sehingga PKS dengan tegas meminta pemerintah untuk menurunkan harga BBM.
Ia menyebutkan banyak alternatif lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menstabilkan ekonomi.
Seharusnya, kata dia, yang harus dilakukan pemerintah adalah meminta para koruptor mengembalikan uang yang telah dirampok.
"Uang yang dirampok oleh para koruptor agar segera dikembalikan sehingga itu bisa digunakan untuk masyarakat," katanya.
Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Isnayani.
Ia mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak sesuai dengan tagline pemerintah untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat.
Kenaikan harga BBM bersubsidi, kata dia, justru memberikan pukulan bagi ekonomi rakyat.
Selain itu juga akan berdampak bagi daya beli masyarakat yang saat ini belum pulih dari pandemi Covid-19.
"Karena itu, kami Fraksi PKS meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini," kata legislator asal Kabupaten Bulukumba itu.
Isnayani menyebutkan ada enam alasan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.