TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didemo saat datang di kampus Universitas Indonesia ( UI ), Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (12/4/2022).
Kedatangan Luhut Pandjaitan guna menjadi pembicara pada acara UI Minister Talk bertajuk “Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat: Indonesia Menyongsong Pascapandemi Covid-19”, di Balai Sidang UI.
Namun, sebelum masuk ruangan, kelompok mahasiswa dari BEM UI dan BEM fakultas di UI mengadang Luhut Pandjaitan sambil membawa poster, buket bunga, dan bendera kuning sebagai simbol matinya demokrasi di Tanah Air.
Mereka sebenarnya ingin masuk ke Balai Sidang UI, namun dihalangi petugas keamanan kampus.
Demonstran ingin mempertanyakan kepada Luhut Pandjaitan alasan menggulirkan wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 3 periode.
• Puisi Fadli Zon Brutus: Indonesia makin berantakan, Pandai dusta dengan big data, Sindir Siapa?
Demonstran juga menyuarakan statuta UI dalam unjuk rasa tersebut sebab di tempat yang sama turut hadir Rektor UI, Ari Kuncoro.
Terkait dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI, Luhut Pandjaitan pun terlibat debat dengan para mahasiswa.
Wacana tersebut disebut Luhut Pandjaitan berdasarkan aspirasi dari big data 110 juta warganet yang mendukung.
Namun, big data yang diklaim Luhut Pandjaitan dinilai tak transparan dan sumir.
• Ternyata Aktivis BEM UI yang Mendebat Big Data Menko Luhut Masih Semester IV, Kelahiran Makassar
Mahasiswa pun mendesak Luhut Pandjaitan membuka big data sebab klaim itu sudah menjadi opini publik sehingga seolah-olah yang menginginkan pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan Presiden diperpanjang adalah publik.
Isi perdebatan
Berikut ini salinan percakapan mahasiswa UI vs Luhut Pandjaitan dalam debat.
Mahasiswa yang berbicara dalam perdebatan itu salah satunya adalah Kepala Departemen Kajian Strategis UI, Andri Dwinanda Rosyadi.
Diawali dengan penolakan Luhut Pandjaitan membuka big data yang diklaimnya.
Mahasiswa menentang sebab Luhut Pandjaitan adalah pejabat publik sehingga harus transparan.