Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPRD Sulsel akhirnya telah berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri mempertanyakan mekanisme pengisian Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ke depan.
Pertemuan berlangsung tertutup pukul 20.00 hingga 22.45 WITA di Rumah Jabatan Ketua DPRD Sulsel, Jalan Ratulangi Makassar, pada Kamis (3/2/2022) malam.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari bertindak sebagai tuan rumah didampingi tiga wakil ketua Syaharuddin Alrif, Ni'matullah Rahim Bone, dan Muzayyin Arif.
Ada pula sejumlah pimpinan fraksi dan pimpinan AKD, seperti Ketua Komisi A Selle KS Dalle, Ketua Komisi B Andi Rachmatika Dewi, Ketua Komisi C Sri Rahmi.
Selain itu, turut hadir Rismawati Kadir Nyampa, Haslinda, Imam Fauzan, Edward Horas, Mizar Roem, Ansyari Mangkona.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syahruddin Alrif mengatakan konsultasi menghasilkan 7 poin.
Salah satunya pengisian kursi Wakil Gubernur Sulsel baru bisa dilakukan setelah Andi Sudirman Sulaiman dilantik jadi gubernur definitif.
“Pak Andi Sudirman mesti dilantik jadi gubernur defenitif dulu. Kalau belum dilantik hingga 5 Maret 2022 atau 29 hari ke depan, maka tidak ada pemilihan wakil gubernur,” kata Syahar di Rujab Ketua DPRD Sulsel.
Artinya, kursi Wagub Sulsel baru lowong setelah Andi Sudirman jadi gubernur definitif.
Saat ini pria kelahiran Bone 25 September 1983 itu masih menjabat Wakil Gubernur Sulsel sekaligus Plt Gubernur Sulsel.
Syahar melanjutkan, DPRD Sulsel akan bersurat kepada partai pengusung setelah Andi Sudirman dilantik jadi definitif.
Kemudian, partai pengusung PAN, PKS, dan PDIP mengajukan dua nama kepada Gubernur Sulsel, lalu diserahkan kepada DPRD Sulsel untuk pemilihan.
"Setelahnya barulah DPRD Sulsel membentuk panitia pemilihan dan tata tertib," kata Syahar.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Kemendagri Andi Bataralifu menjelaskan mekanisme pemilihan calon wakil gubernur merujuk Undang-Undang dan secara personal turunannya peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2018 dan tatib DPRD.
“Jadi itu harus satu garis lurus tidak boleh bertentangan antara satu dan lainnya,” jelasnya.