Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Peringatan Sumpah Pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) diwarnai aksi unjuk rasa, Kamis (28/10/2021).
Sejumlah organisasi mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan turun ke jalan.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel di Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar.
Tuntutan mereka hampir sama, mengevaluasi kinerja pemerintah Jokowi - Ma'aruf Amin.
Ada beberapa organisasi kampus yang menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sulsel.
Yakni BEM Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Unibos), PMII Cabang Makassar, BEM Fisip Unibos dan UPRI, HMI dan IMM.
Pantauan Tribun-Timur.com, aksi dilakukan organisasi mahasiswa ini menyebabkan kemacetan di Jl Urip Sumoharjo.
Sebab massa aksi menutup separuh jalan dari arah Jl Urip Sumoharjo menuju Jl Perintis Kemerdekaan maupun sebaliknya.
Mereka naik ke sebuah truk untuk menyampaikan orasi.
Sejumlah anggota kepolisian yang bertugas mencoba mengurai kemacetan.
Unjuk Rasa di Eks Tugu Adipura
Sejumlah organisasi kemahasiswaan, organisasi pemuda dan masyarakat turun ke jalan.
Salah satunya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Perintis Cabang Makassar.
Mereka menggelar aksi di Jl Urip Sumoharjo-Jl Perintis, tepatnya di eks Tugu Adipura Tello.
Massa aksi menutup jalan dari arah Jl Perintis ke Jl Urip Sumoharjo.
Mereka membakar ban di tengah jalan sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan.
Aksi ini membuat kemacetan dari arah Jl Perintis menuju Jl Urip Sumoharjo.
Koordinator lapangan (Korlap) HMI Komisariat Perintis Cabang Makassar, Roni Arunanta menyebut ada lima tuntutan kepada pemerintahan Jokowi- Ma'aruf Amin.
Pertama, pemerintahan Jokowi-Ma'aruf banyak melakukan pelanggaran, salah satunya supremasi hukum.
"Banyak tindakan pemerintah justru melawan hukum," tegasnya saat ditemui di sela aksi.
Kedua, mengevaluasi kinerja aparatur negara. Banyak masalah ditimbulkan aparatur negara, diantaranya pembungkaman terhadap demokrasi.
Ketiga, kata Romi, adalah pendidikan berbasis daring yang terjadi saat ini tidak efektif.
Sekolah secara daring, dinilai tidak mencerdaskan. Justru membodohi.
"Kami meminta pemerintah mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan yang mengarah ke pendidikan yang lebih baik," ujarnya.
Keempat pemberlakuan PCR. Langkah ini dianggap membatasi aktivitas masyarakat. Hanya kalangan tertentu yang bisa melakukan aktivitas dengan PCR.
Kelima, Romi meminta Undang-Undang Omnibus Law yang telah ditetapkan agar dicabut.
"Undang-Undang Omnibus Lawa dicabut karena banyak masalah ditimbulkan, khususnya masalah pertambangan," ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan massa aksi masih menutup jalan dan terjadi kemacetan.
Maka dari itu, masyarakat dari Jl Perintis ke Jl Urip Sumoharjo agar mencari alternatif lain.
Salah satunya, jalan bisa dilalui yang berada di depan Universitas Dipa Makassar.
Jalan tersebut tembus ke Antang kemudian para pengendara bisa keluar dari arah Tello atau pun Jl Abdul Daeng Sirua.