Baca tanpa iklan
“Itu sengaja dipersulit pengurusannya, bahkan selalu terlambat ada penyampaian dari tim penilai.
Jika terlambat mengurus dan tidak ada orang yang membantu di dalam tim, ya banyak guru yang terpaksa tertunda kenaikan pangkatnya,” ungkapnya.
ZU membeberkan biaya pengurusan kenaikan pangkat yang bervariasi, mulai dari golongan 3 yang bisa mencapai Rp 2 juta sampai Rp 4 juta.
Jika lebih tinggi golongannya, bisa lebih mahal. Bahkan, golongan tertinggi biasa tarif pengurusan kenaikan pangkatnya bisa mencapai Rp 8 juta.
Baca juga: Pihak UGM Klaim GeNose Efektif Skrining Siswa, Danny Pomanto Instruksikan Pemeriksaan Segera
“Jadi makin tinggi kenaikan pangkat, makin banyak persyaratannya. Sehingga ribet dan mau tidak mau guru membayar uang jasa kepada orang-orang yang bersangkutan. Bahkan ada teman yang tidak naik-naik pangkatnya sampai 6 tahun, karena tidak bayar. Padahal seharusnya kenaikan pangkat itu hanya 2 tahun 6 bulan,” bebernya.
Secara terpisah, RA juga mengungkapkan hal serupa ZU.
Menurut RA, ada salah satu persyaratan kenaikan pangkat yang dinilai ribet, Surat Penilaian Tingkatan Kelas (PTK).
Di persyaratan inilah, biasa dipersulit oleh tim penilai.
“Jika yang ingin naik pangkat merasa sulit dan membutuhkan waktu yang lama, guru-guru biasanya membayar jasa pengurus. Jadi ini seperti permainan di tingkat tim penilai dan panitia kenaikan pangkat,” tuturnya.
RA mengatakan, guru-guru rela membayar jutaan rupiah asalkan proses kenaikan pangkat beres.
Guru-guru juga berpikir lebih baik membayar, dari pada ribet pengurusannya.
Baca juga: Ini Alasan Danny Pomanto Temui Prabowo Subianto di Toraja
Toh guru-guru yang mengurus kenaikan pangkat juga nantinya akan mendapat kenaikan gaji.
“Semoga saja, proses kenaikan pangkat ini bisa berubah hingga tidak ada lagi pungutan liar.
Pungli kenaikan pangkat ini bukan saja dialami oleh guru-guru di Kota Makassar, tapi juga terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Sulsel,” jelasnya.
RA membeberkan, jika oknum pelaku pungli kenaikan pangkat ini banyak.