Baca tanpa iklan
“Partisipasi pemerintah kabupaten/kota, terutama di wilayah timur harus perlu didorong dalam pelaskanaan RANHAM generasi V ini,” kata Hajerati.
Kemudian Andi Muttaqien mengatakan perlunya dorongan dari panitia nasional RANHAM agar menyasar evaluasi yang bersifat sustansif untuk mengukur sejauh mana sasasran strategis yang telah memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat di lapangan.
“Dalam implementasi HAM, perlu melibatkan kelompok masyarakat sipil dan akademisi untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam optimalisasi aksi HAM di daerah,” pesannya.(*)