Baca tanpa iklan
"Saya hanya ingin menyampaikan agar setelah anak-anak semuanya divaksinasi, juga tolong dicek agar guru-guru, petugas-petugas sekolah jangan sampai terlewat vaksinasinya," lanjutnya.
Dia menegaskan pemerintah ingin mendorong agar vaksinasi Covid-19 secara keseluruhan bisa dipercepat agar kekebalan komunal segera tercapai dan masyarakat Indonesia bisa terhindar dari Covid-19.
Jokowi pun mengungkapkan, dirinya telah melakukan dialog dengan dua siswa yang menjadi peserta vaksinasi. Kepala Negara pun sempat bertanya bagaimana rasanya divaksin.
"Saya tanya sakit ndak ? Katanya engga. Enggak sakit Pak," tutur Jokowi.
"Jadi anak-anak yang belum divaksin, yang belum disuntik enggak usah takut, enggak sakit kok," pesannya.
Adapun pelaksanaam vaksinasi kepada siswa dan masyarakat ini dilakukan secara serentak di 15 kabupaten/kota yang berada di 14 provinsi daerah episentrum.
Keempatbelas provinsi itu yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua.
Baca juga: Sindir Penanganan Covid, Pakar Hukum Prof Muin Fahmal: Menggaruk Sekitar Gatal Akhirnya Tambah Gatal
Disorot Mantan Perwira TNI
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti pengerahan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah (door to door).
Program vaksinasi ini dilakukan di 14 provinsi episentrum Covid-19 yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.
"Vaksinasi dengan mengerahkan anggota BIN harus ini harus dikaji ulang dengan beberapa pertimbangan," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (15/7/2021).
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, personel BIN saat ini masih minim.
Atas dasar itu, dia menilai tupoksi BIN tidak perlu ditambah lagi dengan urusan vaksinasi nasional yang seharusnya dapat dikerjakan pihak lain.
"Personel BIN di tingkat Provinsi besar saja cuma seratusan, tanpa dokter dan tenaga kesehatan yang memadai. Bagaimana mungkin mereka bisa mengcover seluruh wilayah," ucap mantan sekretaris militer era Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Baca juga: Ingat Ribka Tjiptaning Cecer Menkes Negara Tidak Boleh Berbisnis Kini BUMN Kimia Farma Jual Vaksin
Ia juga memertanyakan landasan hukum partisipasi BIN dalam program vaksinasi door to door di 14 provinsi.