Sindir Penanganan Covid, Pakar Hukum Prof Muin Fahmal: Menggaruk Sekitar Gatal Akhirnya Tambah Gatal

TRIBUN-TIMUR.COM- Ketua LPMP Sulsel, Dr Abdul Halim Muharram mengatakan, stakeholder pendidikan hanya sebatas pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Begitu virus mengancam keselamatan maka kami akan membantu. Saya kita ada perlu alternatif insikasi dan pemahaman virus harus dihentikan dengan vaksin,” katanya dalam bedah buku Covid-19, virus, bisnis atau konspirasi yang disiarkan lewat YouTube Tribun Timur dikutip, Jumat (17/7/2021).

Sementara itu, Komisioner KPI, Dr Azwar Hasan menyampaikan persepsi masyarakat Indonesia banyak dibentuk hypodemi, berisi antara hoax dan fakta.

“Persoalannya hypodemi tidak diklarifikasi pemerintah secara tuntas, sehingga menyebabkan covidiot, ini adalah ketidaktahuan dan pembangkangan ada tidaknya Virus Corona,” katanya.

Covidiot menyebabkan pelanggaran protokol kesehatan.

“Informasi terakhir, Jepang memulangkan warga negaranya dari Indonesia,” katanya.

Baca juga: Menurut WHO, Inilah Kriteria Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh

Azwar menyatakan, ada konspirasi bisnis di balik pandemi Covid-19.

“Kemudian, itu bisa dimainkan oleh oligarki, atau kaki tangan kapitalisme dunia. Akibatnya konsistensi kebijakan Pemerintah Indonesia tergerus, misalnya ada vaksin gotong royong yang membolehkan vaksin berbayar,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Universitas Muslim Indonesia, Prof Muin Fahmal menyampaikan pernah membuat tulisan.

“Saya pernah membuat tulisan menggaruk di sekitar yang gatal akhirnya tambah gatal. Apa yang saya maksud, ada kepanikan ketika Covid ini datang dan ada keteledoran,” katanya.

Menurutnya, Covid-19 itu tiba-tiba datang ke Indonesia atau sekitar masyarakat.

“Covid itu bisa berpindah dari satu dari yang lain, mestinya sebelum masuk kita lockdown dari dunia luar,” kata Prof Muin Fahmal.

Baca juga: Dokter Tak Lagi Rekomendasikan Oseltamivir dan Azithromycin untuk Obat Pasien Covid-19

Menurutnya, masyarakat Indonesia harus dikarantikan satu bulan. Permasalahannya 36 persen penduduk Indonesia harus dikasi makan pemerintah dan biayanya lumayan besar,” katanya.

Menurutnya, harus ada kebijakan pemerintah untuk menghentikan wabah ini.

Sementara itu, Dr Naida Naing menyampaikan pandangannya dalam sudut pandang arsitektur dengan melihat kota-kota di dunia yang sering dilanda pandemi.

“Termasuk di Indonesia, ada flu burung dan flu babi. Negara-negara yang sudah berpengalaman banyak yang sudah mendesain kota-kotanya berbasis pandemi. Misalnya, Kota Paris sudah mendesain kotanya untuk pandemi, jalan dan drainase besar, ruang terbuka hijau luas 30 persen,” katanya.