Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lahan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Makassar ternyata bersengketa.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) Abdul Hayat Gani, meminta agar Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membantu menyelesaikan masalah sengketa lahan di sekolah yang terletak di Jl Cakalang Makassar itu.
Lahan yang dimaksud seluas 26 ribu meter persegi, berlokasi di Kecamatan Ujung Tanah.
Hal tersebut disampaikan Abdul Hayat, saat menerima kunjungan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, yang datang khusus ke Makassar untuk menindaklanjuti persoalan tersebut di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (24/6/2021).
Ia berharap, DPD RI mengambil kebijakan yang mengarah pada kebutuhan masyarakat miskin.
"Kami sangat mengapresiasi kunjungan Bapak saat ini. Kita ingin problem yang ada kita tawarkan sesuai regulasi. Mudah-mudahan RDP ini mendapat hasil," ujar Hayat via rilis Pemprov Sulsel, Kamis (24/6/2021).
Pertemuan tersebut dihadiri Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, BPN Wilayah Sulsel, BPN Kota Makassar, dan seluruh stakeholder akan menindaklanjuti berdasarkan regulasi yang ada, untuk penyelesaian kasus tanah ini.
"Apa yang bisa kita bisa sampaikan soal informasi untuk didiskusikan silahkan untuk disampaikan. Yang jelas yang kita mau bahas hari ini adalah di Kota Makassar, karena Pemprov Sulsel adalah penanggung jawab keseluruhan daerah di Sulsel," jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua I BAP DPD RI, dr Asyera Respati A Wundalero mengaku kedatangannya di Kota Makassar kali ini memang khusus untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kota Makassar, saat salah satu senator DPD RI asal Sulsel melakukan reses belum lama ini.
"Kami datang ke sini untuk menjembatani aspirasi rakyat yang disampaikan melalui senatornya, Ibu Lily, bersama dengan senator se-nusantara," ujarnya.
Dirinya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang hadir pada RDP tersebut.
Apalagi, RDP ini merupakan pertemuan terbuka untuk umum dan semua harus mengetahui kasus-kasus seperti ini.
"Kami berharap memang rapat ini memberikan solusi yang terbaik dengan peraturan dan regulasi yang ada," kata senator daerah pemilihan Provinsi NTT itu.
Hal serupa disampaikan Anggota DPD RI Dapil Sulsel, Lily Amelia Salurapa. Ia mengaku, BAP RI sudah memberikan respon yang baik untuk mengatasi kasus tanah di Kota Makassar.
Hal tersebut dibuktikan dengan intensnya pertemuan baik secara virtual maupun fisik, termasuk pertemuan hari ini.