Baca tanpa iklan
Ia menjelaskan, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Artinya kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono melalui KLB memporak-porandakan demokrasi Indonesia.
"Jangan lupa sejak tahun lalu Partai Demokrat dapat pengesahan Kemenkumham, baik AD/ART-nya maupun komposisi pengurusnya," tegas Ulla.
Baca juga: Jhoni Allen Marbun Dianggap Perongrong Partai Demokrat, Gugatannya Dinilai Ngawur
Baca juga: FOTO; Partai Demokrat Sulsel Serahkan Berkas Legalitas Partai ke Kemenkumham
Konferensi Pers di Hambalang
Salah satu penggagas KLB Deli Serdang Max Sopacua mengatakan, Hambalang dipilih menjadi lokasi konferensi pers karena kasus korupsi proyek Hambalang telah merontokkan elektabilitas Partai Demokrat.
"Kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat, tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," kata Max, Kamis, dikutip dari tayangan Kompas TV.
Seperti diketahui, kasus korupsi proyek Hambalang telah menyeret sejumlah politikus Partai Demokrat ke penjara antara lain mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Lalu, mantan anggota DPR dari Partai Demokrat Angelina Sondakh, serta mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Tanpa menyebut nama, Max menyatakan, masih ada nama-nama lain yang terliibat dalam kasus korupsi tersebut tetapi hingga saat ini belum tersentuh oleh hukum.
"Kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklnjuti apa yang belum dilanjutkan sesuai statement-statement kemudian ada saksi-saksi terhadap siapa saja yang menikmati Hambalang ini," ujar dia.
Max pun keberatan apabila ia dianggap sebagai perusak Partai Demokrat oleh kubu AHY.
Menurut Max, justru kasus korupsi proyek Hambalang inilah yang merusak Partai Demokrat dan menyebabkan perolehan suara partai itu terus turun pada setiap pemilu.
"Ini adalah bagian integral dari sejarah yang menentukan bagaiamana Partai Demokrat itu mulai pelan-pelan turun, dari mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen, dan 7,3 persen, itu berturut turut," kata Max.(*)
Baca juga: Demokrat Sulsel Temui Kakanwil Kemenkumham, Serahkan Berkas Legalitas Partai
Baca juga: Partai Demokrat Telah Siapkan Pengganti Jhoni Allen Marbun di DPR RI