Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM- Kader Partai Demokrat Kabupaten Maros Sulawesi Selatan menanggapi mantan kader Partai Demokrat pasca KLB Sibolangit, Sumatera Utara.
Adalah Bendahara Partai Demokrat Maros, Sulawesi Selatan, Anna Triana mengkritik mantan kader Demokrat, Max Sopacua dalam KLB Partai Demokrat.
Max Sopacua sering menghujat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dia menilai kelakuan Max Sopacua itu, sudah tak sanggup dicerna nalar manusia beradab.
Baca juga: Diungkap Andi Arief Kader Senior Partai Demokrat Tersambar Petir Saat Konferensi Pers di Hambalang
Max keluar dari Partai Demokrat lalu membujuk sejumlah tokoh agar mau melakukan penggantian ketua umum dengan cara menjelek-jelekkan AHY.
Padahal, sejak Max menanggalkan jaket Demokrat di hadapan publik.
Max kemudian menjadi Dewan Pembina di Partai Emas, besutan Hj Hasnaeni.
“Aneh kan, manusia kayak dia. Kalau cukup dua orang seperti Max Sopacua di negeri ini, negara bisa kacau balau, untung cuman satu orang di negara kita yang wataknya seperti itu,” kata Anna Triana, Jumat (26/3/2021).
Anna menyebut Max Sopacua manusia langka, tak punya rasa malu.
Karena itu, dia menyarankan Musium Rekor Indonesia (MURI) memberi dia sertifikat MURI sebagai manusia satu-satunya yang tak punya malu dalam berpolitik.
Di hadapan Ketum AHY saat menghadiri Commander’s Call, Minggu (7/3/2021), Ni’matullah dengan menyebut budaya di Sulsel tidak suka beradu mulut dengan musuh.
Tradisinya adalah langsung baku tikam.
“Kami di Sulsel mulai sejak hari Jumat yang lalu, sudah mengatakan kami siap perang. Mohon petunjuk kepada Ketua umum. Karena kami di Sulsel tidak suka bertengkar mulut, tradisi kami baku tikam,” katanya dalam rekaman video tersebut.
Wakil Ketua DPRD Sulsel itu berharap tidak ada campur tangan Istana negara dalam KLB tersebut.
"Kita berharap istana tidak terlibat karena ini sangat memalukan. Ini porak-poranda kak demokrasi kita," kata Ni'matullah.
Ia menjelaskan, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Artinya kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono melalui KLB memporak-porandakan demokrasi Indonesia.
"Jangan lupa sejak tahun lalu Partai Demokrat dapat pengesahan Kemenkumham, baik AD/ART-nya maupun komposisi pengurusnya," tegas Ulla.
Baca juga: Jhoni Allen Marbun Dianggap Perongrong Partai Demokrat, Gugatannya Dinilai Ngawur
Baca juga: FOTO; Partai Demokrat Sulsel Serahkan Berkas Legalitas Partai ke Kemenkumham
Konferensi Pers di Hambalang
Salah satu penggagas KLB Deli Serdang Max Sopacua mengatakan, Hambalang dipilih menjadi lokasi konferensi pers karena kasus korupsi proyek Hambalang telah merontokkan elektabilitas Partai Demokrat.
"Kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat, tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," kata Max, Kamis, dikutip dari tayangan Kompas TV.
Seperti diketahui, kasus korupsi proyek Hambalang telah menyeret sejumlah politikus Partai Demokrat ke penjara antara lain mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Lalu, mantan anggota DPR dari Partai Demokrat Angelina Sondakh, serta mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Tanpa menyebut nama, Max menyatakan, masih ada nama-nama lain yang terliibat dalam kasus korupsi tersebut tetapi hingga saat ini belum tersentuh oleh hukum.
"Kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklnjuti apa yang belum dilanjutkan sesuai statement-statement kemudian ada saksi-saksi terhadap siapa saja yang menikmati Hambalang ini," ujar dia.
Max pun keberatan apabila ia dianggap sebagai perusak Partai Demokrat oleh kubu AHY.
Menurut Max, justru kasus korupsi proyek Hambalang inilah yang merusak Partai Demokrat dan menyebabkan perolehan suara partai itu terus turun pada setiap pemilu.
"Ini adalah bagian integral dari sejarah yang menentukan bagaiamana Partai Demokrat itu mulai pelan-pelan turun, dari mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen, dan 7,3 persen, itu berturut turut," kata Max.(*)
Baca juga: Demokrat Sulsel Temui Kakanwil Kemenkumham, Serahkan Berkas Legalitas Partai
Baca juga: Partai Demokrat Telah Siapkan Pengganti Jhoni Allen Marbun di DPR RI