Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kantor Staf Kepresidenan RI, Febry Calvin Tetelepta menyoroti proyek strategis nasional di Sulsel yang bermasalah.
Salah satunya Proyek Kereta Api (KA) Makassar-Parepare.
"Kita tahu, kereta api Makasssr-Parepare dan Makassar New Port itu program strategi nasional yang sangat membantu konektivitas masyarakat, tapi paling penting menumbuhkan perekonomian ekonomi," ujar Febry usai rapat koordinasi pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumiharjo Makassar, Rabu (10/2/2021).
Menurutnya, sesuai arahan Presiden proyek strategis nasional harus didorong dengan baik.
"Kita tahu persis Sulsel punya potensi besar di pertanian, perikanan, pedagangan dan jasa. Nah, masalah ruas lahan yang harus dibebaskan dengan cepat yakni Barru, Pangkep, Matos punya progres cukup signifikan, dimana 22 Februari kita buat ceklis secara detail," ujarnya.
"Anggaran sudah tersedia, tinggal bagaimana koordinasi di daerah terkait pemanfaatannya," jelasnya.
Ia berharap masakah lahan harus selesai bulan Maret.
"Harus tuntas sampai Makassar, oleh sebab itu kita dorong supaya 2023 prosesnya sudah selesai semua. Prinsipnya adalah, sebuah program, ketika masuk PSN, harus selesai sebelum presiden Jokowi turun. 2024 harus selesai semua," ujarnya.
Jika pembebasan lahan tidak selesai Maret?
"Tidak ada pembatalan, tidak ada proses mundur. Jadi kita akan dorong, prinsip kerja manajemen itu, siapa kerjakan apa, siapa dapat apa dan harus terukur, siapa yang laksanakan," jelasnya.
Sebagai stafsus presiden, Febry tidak ada urusan dengan apapun itu. "Kami dengar arahan presiden langsung dan bertanggung jawab pada proses pembebasan lahan atau ada kesempatan melihat," katanya.
"Anda tadi melihat bahwa saya tidak ada beban sedikit pun. Kenapa? Karena kewenangan kami melakukan the botle necking dan lakukan pengendalian. Kami memastikan berjalan baik program bisa berjalan sesuai arahan yang ditetapkan. Jd Tidak boleh main-main di sini.
Di luar proyek td Sulsel punya 2 PSN masuk bendungan, kawasannindusri. Sejauh ini komitmen pemerintah pusat melihat komitmen pemprov menyelesaikan MNP bgmn?
Sy rasa on the track. Pemerintah provinsi di bawah arahan Gub, kan mental enterpreunershipnya cukup bagus. Kalian bersykuru punya gun yg cerdas di dukung OPD bagus, sekdan yg cekatan semua on the track. Kami melihat 2 proyek ini sangat sentral, yg lain kitabtetap oantau, baik itu bendungan kawasan industri dll
Kalo ini semua bs jalan, maka relatif semua bs berjalan dgn baik.
Ada sempat luar dr PSN kayak bendungan jenelata dan spam maminasata?
Itu valuasi biasa itubhny keluar dr pembiayaan scr nasional. Keluar dr PSN TDK berarti TDK dilaksanakan, tetap jln.
Akses MNP
Terkait MNP, lanjut Febry, ada isu prinsip yang harus diselesaikan tadi. Utamanya terkait akses keluar-masuk ke pelabuhan.
"Pelabuhan selama ini melewati pasar dan jalan sempit. Sudah diputuskan, Pelindo 4 akan membaskan lahan kurang lbh 1,5 km, untuk konektivitas masuk ke jalan tol," ujarnya.
"Sehingga kita dorong tadi penetapan lokasi oleh Pemprov Sulsel dipercepat. Lalu Bina Marga melaksanakan desain konstruksi secepat mungkin, dan balai pengatur jalan tol mengatur konektivitas tembus ke tol," jelasnya.
Apa yang menjadi peruntukannya, lanjut dia, kontainer yang keluar masuk pelabuhan tidak lagi menyebabkan kemacetan dan proses sirkulasi arus barang bisa berjalan dengan baik.
"Kedepan, akses new port jadi besar. Masuk ke Asia Timur ataupun ke Australia, sehingga menjadi hub, penghubung bagi Indonesia Timur dalam ekspor-impor. Kita berharap MNP," ujarnya.