Baca tanpa iklan
Bahkan, ada yang meninggal akibat kelelahan bertugas. Ketika itu Pileg dan Pilpres 2019 digelar serentak.
“Seperti disampaikan Bapak AHY, sebaiknya dipisah. Kasihan rakyat tak fokus kalau disatukan semua.”
“Jadi banyak kendalanya, penyelenggara banyak meninggal,” tegas Ulla sapaannya.
Azhar Arsyad: Beban Kerja Sangat Tinggi
Terpisah, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel Azhar Arsyad juga menilai pilkada digelar serentak dengan pemilu membebani penyelanggara.
Azhar lalu mengingatkan Pileg dan Pilpres 2019 lalu yang digelar serentak banyak menyebabkan penyelanggara tumbang.
Untuk itu ia menilai pilkada serentak sebaiknya dimajukan ke 2022 dan 2023.
“Jika berangkat dari pengalaman Pileg dan Pilpres lalu yang bersamaan dilakukan, problem sesungguhnya ada pada penyelenggara karena beban kerja sangat tinggi,” katanya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel ini menilai beban kerja berat berdampak pada kondisi fisik penyelenggara.
Khususnya di level KPPS, PPS dan PPK.
“Akhirnya korban berjatuhan,” ujarnya.
Ia juga menilai jika Pilkada serentak digelar bersamaan dengan Pemilu 2024, maka hal itu mesti ditaktisi dengan menambah jumlah penyelenggara di setiap tingkatan.
Termasuk mengatur ritme kerjanya secara ketat.
Azhar menegaskan dengan kondisi beban kerja Pileg dan Pilpres lalu saja sudah berat bagi penyelenggara.
Apalagi jika ada rencana menambah beban kerja pilkada secara serentak.