Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan mahasiswa menggelar aksi solidaritas terhadap sejumlah mahasiswa yang ditangkap dalam unjukrasa ricuh 'Tolak Omnibus Law', Kamis pekan lalu.
Aksi solidaritas itu berlangsung di depan kampus Universias Muhammadiya (Unismuh) Jl Sultan Alauddin, Makassar, Kamis (15/10/2020) sore.
Aksi diisi dengan orasi dan pembentangan spanduk bertuliskan, 'Bebaskan Semua Tahanan Politik #Penjara Bukan Solusi'.
Selain itu, mereka juga menulis, 'Tolak Omnibus Law'.
Selain berorasi menolak Omnibus Law dan meminta sejumlah aktivis yang ditahan dibebaskan, mereka juga menggelar aksi longmarch.
Aksi longmarch itu berlangsung hingga ke pertigaan Jl Sultan Alauddin-Jl AP Pettarani.
Sambil longmarch, pengunjukrasa juga membagikan lembaran pernyataan sikap.
Berikut isinya;
SERUAN SOLIDARITAS
Kami ingin mengingatkan, setiap petani, peladang, nelayan, masyarakat adat, atau warga biasa yang ditangkap atau dikriminalisasi Negara, keluarganya menghadapi beban ganda: kehilangan sumber nafkah dan menghadapi hukum.
Sementara Polisi, jaksa, atau hakim yang memproses dan menghadapi mereka dapat gaji bulanan dari Negara.
Sekian lama wajah demokrasi dan upaya memajukan HAM yang tercoreng, akibat ulah Negara itu sendiri. Berbagai persitiwa seperti petani & masyarakat adat yang terbenuh demi mempertahankan tanahnya yang akan dirampas investor (Petani Pagar Batu, Lahat vs PT.Artha Prigel, Kasus Salim Kam] dll),
Orang tua yang kehilangan nyawa anaknya yang terbunuh akibat tenggelam di lubang tambang (Masyarakat Desa Karyan Makmur, Paser vs PT.Sarana Daya Hutama),
Nelayan yang dikriminalisasi karena mempertahankan lautan yang menjadi sumber penghidupannya dari perusakan ekosistem oleh investor (Nelayan Kodingareng vs Boskalis),
Warga Barabarayya yang telah lama dihantui oleh penggusuran oleh mafia tanah, Masyarakat sipil yang protes kemudian direspon oleh Negara dengan kekerasan, kriminalisasi, terror, dan intimidasi.