Baca tanpa iklan
"Harus ada perda dan buat ancaman maksimal 3 bulan tidak boleh lewat agar yang terjerat dapat langsung disidang di tempat," katanya.
Ia pun menyarankan pemerintah dan DPRD segera mungkin mengganti perbup menjadi perda agar penegakan protokol kesehatan semakin maksimal.
"Masa anggaran Covid-19 cepat disusun perda tidak. Pasti bisa lah cepat. Kalau sebatas perbup itu tidak terlalu mengikat kepada seseorang yang kena sanksi," imbuhnya.(*)
Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19