Baca tanpa iklan
Keempat, Pilkada 2020 sebenarnya sudah ditunda dari September ke Desember.
Oleh sebab itu, sebenarnya penundaan sudah pernah dilakukan untuk menjawab desakan masyarakat.
Saat ini, kata Mahfud, yang perlu dilakukan bukan lagi menunda tapi bagaimana mencegah penularan virus corona.
Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Minta Ditunda
Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020.
Dua diantara ormas itu yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Usulan penundaan tersebut karena Pandemi Covid-19 belum bisa dikendalikan.
Menurut dia pemerintah menempatkan keselamatan warganya sebagai prioritas.
Karena itu masukan apapun yang menyangkut warga atau masyarakat pasti akan diperhatikan.
"Masukan tersebut akan dipertimbangkan digodok, dicari yang terbaik untuk masyarakat," katanya.
Hingga kini menurut Doni pemerintah belum memutuskan apakah akan tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada atau menundanya, termasuk opsi penerbitan Perppu Pilkada yang santer diberitakan.
Pemerintah masih membahasnya bersama sejumlah lembaga menimbang banyak masukan, termasuk dengan konsekuensi yang diakibatkan nantinya.
Hanya saja menurutnya Penyelenggara Pemilu memiliki banyak opsi apabila Pandemi Covid-19 semakin meluas sehingga tidak memungkinkan untuk digelarnya Pilkada Desember mendatang.
Salah satunya dengan menggelar Pilkada pada tahun depan.
"Kan ada opsi Pilkada tahun depan, atau depannya, lagi dengan Pilkada lainnya, yang pasti keselamatan warga prioritas" katanya.
Karena menurutnya tahapan Pilkada harus segera dimulai apabila nantinya tetap dilanjutkan.
"Saya kira minggu ini akan diputuskan, karena kan Pilkadanya Desember. Selain itu pihak pihak yang terlibat kan harus diinformasikan lebih lanjut, Minggu ini kita tunggu aja," katanya. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Istana: Pemerintah Akan Pertimbangkan Usulan Tunda Pilkada 2020,