Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Debat seru melibatkan Rocky Gerung dengan Staf Menkominfo yang diwakili Henry Subiakto.
Perdebatan kedua akademisi tersebut sangat seru sebagai sesama narasumber di salah satu tayangan statiun TV swasta.
• Gegara Hal Sepele Marah ke Istri, Pria Ini Bakar Rumah Sendiri, Rumah Tetangga Ikut, Kini Dipenjara
• Tersebar Pesan Mesra Sekda ke Dokter yang Akan Menjadi Janda di FB, Sebut Ada yang Ingin Menjatuhkan
Seperti biasa, Rocky selalu menyampaikan kritik pedasnya pada pemerintah.
Namun kali ini, dua narasumber yang beradu argumen dengan Rocky memberikan balasan menohok kala Rocky semena-mena menggiring asumsi.
Narasumber pertama yakni Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Henry Subiakto, yang terlibat perdebatan dengan Rocky Gerung.
Dilansir TribunWow.com, hal itu tampak dalam tayangan Dua Sisi di TVOne, Kamis (27/8/2020).
Awalnya Rocky Gerung tengah membahas temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dana pembiayaan influencer senilai Rp 90,45 miliar.
Ia menilai penggunaan jasa influencer itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam menyosialisasikan programnya.
• 10 Manfaat & Pahala Besar Lakukan Puasa Asyura 29 Agustus, Kekebalan Tubuh hingga Naikkan Insulin
• Gegara Hal Sepele Marah ke Istri, Pria Ini Bakar Rumah Sendiri, Rumah Tetangga Ikut, Kini Dipenjara
Henry Subiakto lantas membantah tuduhan Rocky Gerung tersebut.
"Saya yang tahu persis persoalan dana itu karena saya di Kementerian. Tidak ada yang namanya influencer di Kementerian saya," sanggah Henry Subiakto.
Ia menegaskan pihaknya tidak pernah membayar tokoh-tokoh influencer untuk melakukan komunikasi publik.
Henry mengakui dirinya pernah menggunakan jasa influencer, tetapi tidak dibayar.
"Terus terang saya pakai influencer di sini, tapi saya enggak bayar.
"Saya pakai Ustaz Abdul Somad, saya pakai Ustaz Haikal untuk menyuarakan kepentingan waktu itu adalah supaya Idul Fitri tidak perlu mudik," paparnya.
Selain itu, ada pula sosok tokoh besar yang disebut mengajak selebriti-selebriti untuk membantu kampanye pemerintah.