Baca tanpa iklan
Pasar tersebut dibangun supaya warga yang berbelanja merasa nyaman dan tidak lagi sesak saat berada di dalam pasar.
Nantinya, pedangang juga akan ditata rapi. Setiap pedagang dikelompokan, misalnya ikan, barang campuran dan pakaian.
"Kita tata rapi pedagang. Ada tempat khusus penjual ikan, pakaian, campuran dan sayur- sayuran. Jadi tidak ada lagi yang berjualan di jalan sekitar pasar sentral," katanya.
Pasar Induk Holtikultura Maros
Bupati Maros Hatta Rahman mengatakan, pembangunan pasar tramo rampung, akhir tahun2017 atau paling lambat akhir Maret 2017.
Alasannya saat itu, tepat 1 April 2017 pasar sentral akan direnovasi untuk dijadikan Pasar Induk Holtikultura Maros.
“Lelang perencanaan pembangunan pasar sentral akan dimulai pada awal tahun 2017, kemudian akan dilakukan pembangunan fisik. Tapi tentu ini tidak bisa dalam setahun selesai tapi bertahap,” ungkapnya, Jumat (16/9/2016).
Pasar Induk Holtikultura modelnya berbeda dengan pasar yang ada saat ini. Rencananya akan dibangun dua lantai dan akan menampung banyak pedagang.
Pasar ini akan menjual sejumlah hasil pertanian warga Maros.
Bahkan kemungkinan juga mengambil hasil pertanian dari daerah lain.
Muh Danial saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Maros, mengatakan, sesuai rencana pembangunan, Pasar Induk Holtikultura Maros ini akan dibangun di atas lahan Pasar Sentral seluas 1,2 hektar.
"Kita berharap pembiayaan pasar ini bisa dianggarkan di pemerintah pusat. Tahap awal Pemkab Maros mengajukan anggaran sebesar Rp30 miliar, dari total anggaran Rp95 miliar ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Pasar Sentral Maros sudah berubah nama
Kini Pasar Sentral Maros sudah berubah nama menjadi Pasara Turikale.
Perubahan nama tersebut, setelah pasar Tramo Butta Salewangang Maros difungsikan.
Frans Johan yang menjabat Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Kopumdag) Maros, mengatakan, Rabu (2/5/2018) pihaknya tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola pasar tersebut.
Kopumdag fokus ke Tramo dan meninggalkan pasar sentral, berdasarlan kebijakan Bupati Maros, Hatta Rahman.
Sebagai bawahan, Kopumdag hanya bisa menjalankan perintah.
"Eks Pasar sentral sekarang jadi Pasara Turikale dan akan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah atau Camat Turikale. Itu sesui kebijakan Bupati," katanya.
Dia berharap, supaya pedagang tidak menyalahkan Kopumdag sebelum mencaritahu aturannya. Selama ini, Kopumdag selalu disalahkan oleh pedagang.
Diketahui, sejak difungsikan Tramo, pengelolaan pasar sentral oleh Kopumdag berhenti. Bahkan sampai saat ini, pihak Kecamatan Turikale, juga belum melakukan pengelolaan.
Hal tersebut membuat pedagang yang menolak direlokasi ke Tramo, protes. Pasalnya, unit damkar dan pengelola pasar sudah ditarik oleh Pemkab.(*)
Pembelaan Dinas PUPR Maros
Terminal Maros yang berlokasi di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, kabupaten Maros, dibongkar untuk membangun mal pelayanan publik.
Sekretaris Dinas PUPR Maros, Muetazim Mansyur menjelaskan, kostruksinya mulai dibangun tahun ini.
Pengerjaan sudah dimulai sejak Mei 2020 dengan penganggaran Rp 10 miliar.
“Jadi nanti tempat pengurusan surat-surat izin akan disatukan. Saya dapat informasi juga samsat, pelayanan SIM, dan KTP juga akan berkantor di situ,” ujarnya.
Selain itu, kata Muetazim, pelayanan PDAM dan PLN rencananya akan ikut bergabung.
“Termasuk nanti imigrasi, kalau mereka mau bekerjasama,” jelasnya
Desain bangunan tersebut terdiri atas tiga lantai, adapun rinciannya, yaitu basement, lantai satu sebagai lokasi konter-konter pelayanan, dan lantai dua digunakan untuk perkantoran.
“Perencanaan sudah selesai tahun lalu, kemudian 2020 mulai terlaksana pembangunannya. Ini sementara pelaksanaan, batas kontraknya sampai akhir November 2020,” tutupnya
Selain sebagai terminal, lokasi ini juga pernah ditempati Gedung Kantor Dinas Perhubungan kabupaten Maros.
Saat ini Dinas Perhubungan Maros telah menempati kantor Baru di Jl. Nasrun Amurullah, Kelurahan Pettuadae, Kacamatan Turikale, atau tepatnya di samping Pasar Tramo Maros.
Kabag Protokol Setda Maros (Humas), Darmawati tak merespon baik saat dikonfirmasi terkait alasan dan pertimbangan Pemkab.
Padahal tribunmaros.com mengkonfirmasi sejak tanggal 18 Agustus 2020. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban.
Bahkan sebelum berita ini diturunkan hari ini, penulis kembali mencoba konfirmasi ulang, namun Darmawati tak memberi jawaban kedua kalinya.
Sementara Hatta Rahman yang akan dikonfirmasi, juga belum berhasil.
Penulis masih berusaha mendapat konfirmasi dari bupati dengan mencari nomor ponsel miliknya.
Sekadar diketahui, nomor ponsel Hatta Rahman yang sebelumnya beredar, sudah lama tak aktif. (*)