Baca tanpa iklan
"Kira-kira, kalau layanan Polres Maros dan Pemkab bergabung dalam satu atap, apakah penegakan hukum masih maksimal?," kata Iasmar.
"Kalau saya, pasti tidak akan. Polres akan merasa tidak enak, jika mengusik Pemkab Maros. Lagian, kenapa Polres harus difasilitasi Pemkab," ujarnya.
Ismar melanjutkan, warga menunggu dua 'kejaiban' di Maros. Yakni pasar grosir tandingan butung dan pasar Pasar Induk Holtikultura.
Namun tak satupun yang terealisasi. Eks pasar Sentral, juga tak pernah direnovasi. Malah berubah nama jadi Pasara Turikale.
"Kami menilai, pusat pelayanan publik hanya akal-akalan pemerintah saja. Anggaran Rp 10 miliar dikucurkan untuk kenyamanan pegawai. Bukan untuk warga," katanya.
Seharusnya, jika Pemkab ingin memperkai pelayanan publik, sistem harus diubah.
Meski bangunan megah, namun sistim buruk, maka pelayanan juga akan buruk.
Ismar melanjutkan, jika anggaran Rp 10 miliar digunakan untuk menepati janji Hatta, warga pasti akan senang.
Dia menilai Pemkab Maros berbuat semaunya diakhir pemerintahan pimpinannya saat ini.
"Kami minta pak Bupati konsisten dengan janjinya. Bangun sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat," katanya.
Ia menilai, selama ini Pemkab membangun berdasarkan kemauannya. Bukan berdasar kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Ismar, sebagai tagihan dengan janji Hatta yang diucapkan pada Selasa (7/11/2017) lalu.
Saat itu Hatta Rahman mengatakan, untuk memperlancar bangunan yang akan menelan anggaran pasar grosir, pihaknya akan menggandeng investor.
"Eks terminal akan dijadikan pasar grosir seperti Butung. Saat ini kami cari investor untuk membangun pasar grosir di Maros," katanya, Selasa (7/11/2017).
Hatta mengaku memberikan kesempatan investor untuk berinvestasi di Maros dengan alasan, anggaran Maros tidak mampu membangun pasar grosir.