Dalam metode offline tersebut, petugas sensus akan datang ke rumah warga dan melakukan wawancara seputar data kependudukan.
• Launching Sensus Penduduk 2020 Secara Online, Begini Permintaan Bupati Toraja Utara
• Sensus Penduduk Mulai 15 Februari 2020, Ini Pesan Pj Wali Kota Makassar
Hasil Survei Dirilis 2021
Menurut Margo Yuwono, setelah kedua tahapan survei selesai dilakukan, akan ada sinkronisasi data.
Hasil akhirnya berupa data kependudukan berdasarkan survei pada 2020 yang akan dirilis pada 2021.
"Jadi nanti jumlah penduduk Indonesia dan distribusi karakteristik penduduk menurut persebarannya bisa diketahui," kata Margo Yuwono.
Hasil survei akan diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk perencanaan program masyarakat.
Margo Yuwono mencontohkan, dengan mengetahui parameter kependudukan masyarakat bisa diproyeksikan keperluan dasar masyarakat seperti pangan, tempat tinggal hingga kebutuhan lapangan pekerjaan.
"Kita pun bisa melihat bonus demografi kapan dimulai dan kapan berakhir. Ini penting bagi pemerintah untuk persiapan penyediaan lapangan kerja," katanya mengungkapkan.
Contoh penggunaan hasil survei lain yakni memproyeksikan jumlah penduduk secara jangka panjang.
"Misalnya, jika berdasarkan hasil survei sebelumnya diketahui jumlah penduduk pada 2045 mencapai 318,96 juta. Dari jumlah itu, tercatat perkiraan jumlah lansia sebanyak 63,71 juta. Jika demikian, persiapan apa yang akan dilakukan pemerintah?, " tutur Margo Yuwono.
Kemendagri Jamin Sensus Online Aman
Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Gede Suratha memastikan sistem data kependudukan dipastikan aman jelang pelaksanaan Survei Penduduk 2020.
"Sekarang, data kependudukan itu dikelola berdasarkan sistem kita, yaitu dengan SIAK. Dalam sistem tersebut (pengelolaanya) sampai saat ini didampingi oleh BSSN juga BPPT untuk pengamanan data, " ujar Gede di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).
Gede Suratha menuturkan, hingga saat ini tidak ada oknum yang berhasil memembus pengamanan SIAK itu.
"Sampai saat ini belum ada yg melaporkan bisa menembus ke database kependudukan kita. Sehingga, jika tidak ada kesengajaan atau kejahatan, harusnya data kita terjamin keamananya," lanjut Gede Suratha mengatakan.