Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menegaskan akan menghapus program Ujian Nasional (UN) pada tahun ajaran 2021 mendatang.
Proses penilaian atau evaluasi belajar siswa angkatan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Adi Suryadi Culla, pun mendukung langkah Mendikbud.
"Tentu kita support tapi program asesmen ini perlu dijabarkan secara detail," terangnya saat dihubungi, Rabu (11/12/2019).
Dosen Fisip Universitas Hasanuddin ini menjabarkan bahwa sedari awal dirinya secara pribadi mendukung adanya penghapusan UN.
Ini lantaran UN dianggap program evaluasi pendidikan yang diterapkan tanpa mempertimbangkan berbagai perbedaan antarsekolah di berbagai daerah se-Indonesia.
"Penghapusan UN sudah lama menjadi wacana bukan hanya era Nadiem tapi juga era menteri sebelumnya, karena UN ini membebani siswa dan tidak berkolerasi dengan mutu lalu memaksakan standarisasi yang secara faktual antar kemampuan siswa di sekolah satu dengan sekolah lainnya," paparnya.
Hanya saja penghapusan UN ini harus dibarengi dengan tawaran pengganti program.
Sebab menurut Adi Suryadi Culla pendidikan Indonesia perlu instrumen untuk mengukur atau mengevaluasi sistem atau capaian yang ada.
"Jika UN dihapus apa yang menggantikannya sebagai instrumen untuk mengukur mutu pendidikannya kita, UN inikan alat yang dipakai untuk mengevaluasi agar ada proses perubahan kebijakan ke depan," tambahnya.
Sementara itu Menteri Nadiem dalam penjabarannya menyebut jika proses asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan menjadi pengganti nantinya.
Tetapi program ini juga belum dijabarkan secara detail.
"Kan yang paling ditunggu ini adalah penjabarannya secara detail atau secara teknis karena justru itu yang dibutuhkan agar kita atau masyarakat tidak kebingungan," ungkapnya.
Sehingga bagi Adi Suryadi Culla masih banyak hal yang perlu dipertanyakan mengenai konsep pengganti UN.
"Asesmen sebagai pengganti ini perlu dipertegas karena secara umum asesmen inikan adalah evaluasi.
Hanya saja apakah detaol asesmen kompetensi minimum ini akan dibuat pemerintah pusat dan dipakai secara seragam di sekolah ataukah pihak sekolah yang akan berkreasi," paparnya.
Begitupun mengenai survei karakter, bagi Suryadi Culla perlu untuk dijabarkan.
Apakah bentuknya pertanyaan yang seragam dan serentak di seluruh sekolah ataukah lagi-lagi diberikan pihak sekolah maupun guru, untuk berkreasi sesuai kebutuhan sekolah masing-masing.
"Asesmen ini sebenarnya mungkin akan lebih baik karena digunakan untuk mengevaluasi semua mata pelajaran berbeda dengan UN yang hanya pelajaran tertentu.
Tapi tentu masih perlu diperjelas, dikaji secara konprehensif agar ide penghapusan UN bisa diterapkan dengan baik," tutupnya.
Kompetensi Guru
Dihapuskannya UN dan menggantikannya dengan sistem asesmen dan survei karakter akan menjadi tantangan tersendiri bagi para guru atau pengajar.
Sebab jika program ini dicanangkan maka para gurulah yang akan mengambil peran penting dalam penilaian akhir peserta didik.
"Perubahan ini akan berpusat ke guru, jadi sebenarnya tugas guru bukan makin enteng malah guru akan mendapatkan tantangan besar. Sehingga kompetensi guru sangat penting ditingkatkan," terang Suryadi Culla.
Peningkatan mutu atau kompetensi guru pun menurutnya bisa digenjot jika ada pola pengalihan anggaran UN.
"Kan selama ini anggaran UN ini cukup besar jadi jika dihapuskan bisa dipakai atau dialihkan untuk peningkatan kompetensi guru," paparnya.
UN Dihapus
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.
Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.
"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020.
Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," tutur Nadiem.
Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.
Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.(tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @piyann__
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur: