Bocah Tak Tertolong Nyawanya di Mehalaan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Mamasa Panggil Dinkes

Penulis: Semuel Mesakaraeng
Editor: Syamsul Bahri
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Salah satu ambulans milik pemda Mamasa saat mengalami kerusakan beberapa bulan lalu di Polewali Mandar

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Beberapa pekan terakhir pelayanan kesehatan di Mamasa, Sulawesi Barat menjadi sorotan publik.

Hal itu menyusul mogok kerja yang dilakukan sejumlah tenaga kontrak di RSUD Kondosapata Mamasa lantaran empat bulan gajinya tidak dibayarkan.

FOTO-FOTO: PSM VS Kalteng Putra, Babak Pertama Berakhir 1-1

Usai Pecat Simon Mcmenemy, Ini Langkah yang Akan Dilakukan Pengurus PSSI

Aksi Heroik Bocah 11 Tahun, Nekat Duel dengan Buaya Demi Selamatkan Teman

Pemprov Sulbar Kucurkan Bantuan Hibah Rumah Ibadah Rp 3.5 Miliar ke Mamasa

Pernah Dicekal, Prabowo Subianto bakal Kunjungi Amerika Serikat, Dubes AS Ungkap Fakta Lain

Setelah persoalan itu tuntas seiring dibayarkannya gaji tenaga kontrak yang dimaksud, kini muncul persoalan baru.

Dimana beberapa lalu kejadian miris dialami salah satu warga di Kecamatan Mehalaan.

Kejadian miris itu kembali mencoreng dunia kesehatan di Mamasa.

Karena ambulans yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dialihfungsikan menjadi angkutan material bangunan.

Akibatnya, bocah tujuh bulan yang seharusnya dirujuk menggunakan ambulans itu, nyawahnya tidak sempat tertolong lantaran ambulans yang ada di puskesmas Mehalaan rusak.

Menuruk informasi yang dihimpun, sebelum kejadian, mobil ambulans tersebut digunakan mengangkut batu bata hingga akhirnya rusak.

Anggota DPRD Mamasa saat menggelar rapat paripurna beberapa waktu lalu. (semuel/tribunmamasa.com)

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Mamasa, Taufik mengatakan, pihaknya telah memberikan teguran kepada Dinas Kesehatan.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah meyampaikan kepada kepala dinas kesehatan bahwa perlu adanya antisipasi yang dilakukan.

Dimana menurut dia, banyak laporan yang diterima bahwa penggunaan ambulans di beberapa PKM tidak sesuai peruntukannya.

"Kita sudah sampaikan ke dinas, dan kepala dinas bersedia menyampaikan ke PKM masing-masing," kata Taufik ketika ditemui Rabu (6/11/2019) sore tadi.

Laporan wartawan @sammy_rexta

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

A

Berita Terkini