Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemprov Sulbar mendukung niat baik DPRD Sulbar untuk membentuk panitia khusus (pansus) menangani polemik Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, akan jauh lebih bagus jika semua pihak ikut terlibat dalam menyelesaikan polemik GTT-PTT yang sudah berkepanjangan.
Baca: Enam Orang Ini Perebutkan Golkar untuk Bertarung di Pilwali Makassar, Ada yang Bersaudara
"Lebih bagus kalau DPRD mau berjuang untuk melakukan kinerja intensif lansung dengan membentuk Pansus. Kita akan sangat mendukung karena itu jauh lebih baik supaya ada kepercayaan kepada masyarakat bahwa memang ada masalah pada pengangkatan GTT dari awal,"kata Idris ditemui usai rapat kerja pimpinan lingkup Pemprov Sulbar, Senin (4/11/2019).
Idris menambahkan, pemprov saat ini sudah mengeluarkan surat keputusan gubernur untuk memberhentikan segala proses kegiatan sampai permasalahan sudah diselesaikan.
Baca: VIDEO: Camat Makassar Promosikan Produk Unggulan UKM di Wilayahnya
"Kita sudah keluarkan surat gubernur, kita berhentikan dulu proses kegiatannya sampai bulan Oktober, November dan Desember kita melakukan vadilasi yang sudah kompoten akan kita SK kan pada tahun 2020,"ujar mantan Kepala LAN Makassar itu.
GTT-PTT Sulbar mulai tidak masuk mengajar sejak 31 Oktober 2019 dengan alasannya SK mereka sudah berakhir. Padahal siswa SMA sederajat akan menggelar ujian tengah semester awal Desember mendatang.
Baca: Sopir Angkot di Masamba Mengadu ke Dinas Perhubungan Luwu Utara
Kepala SMAN 2 Majene Roswati mengakui sejak SK para honorer itu berakhir beberapa PTT-GTT sudah tidak masuk sekolah. Pihaknya berharap para GTT-PTT tetap masuk sekolah.
"Tadi ini hanya beberapa orang ji yang datang, padahal di sini ada 40 orang GTT-PTT. Kita juga di sekolah tidak tahu mau ambil solusi bagaiamana, kalau memang (SK berakhir) tetap masuk saja, datang saja ke sekolah," harap Roswati.
Baca: 17 Pelari PRF Tuai Prestasi di Makassar Half Marathon
Roswati juga menyampaikan beberapa yang tidak hadir rata-rata hanya PTT, sementara guru honorer tetap masih masuk mengajar.
Dia khawatir akan mengganggu keberlangsungan belajar mengajar jika guru honorer juga sudah tidak masuk.
"Jelas kekurangan sumber daya, mereka dibutuhkan," ucap Roswati.
Baca: Tak Mampu Bangun Rest Area, Gubernur Sulsel Bikin Toilet
Sementara salah satu PTT di Mamuju yang enggan disebut namanya mengaku sudah tidak masuk sejak SK berakhir. Begitu pula kata dia, dengan temannya yang lain juga sudah malas masuk sekolah.
"Yang saya tahu, malas-malasan mi juga ke sekolah. Tidak ada gaji, tidak ada transport. Kebijakan dari pihak skolah juga tidak ada. Mereka cuma maunya kita masuk kerja, tapi tidak ada usaha untuk mengkaji. Padahal mereka juga sudah liat kami bekerja selama ini. Dan di sekolah saya ada pungutan komite,"tuturnya.
Baca: 5 Jaksa Terbaik Kejari Bone Tangani Kasus Korupsi PAUD yang Libatkan Istri Wakil Bupati
Unjuk Rasa Ratusan Guru Tidak Tetap dan PTT Sulbar Ricuh
Unjuk rasa guru Tidak Tetap (GTT) - Pegawai Tidak Tetap (PTT) bersama puluhan mahasiswa di kantor Guberur Sulbar, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, diwarnai kericuhan, Rabu (9/1/2019).
Unjuk rasa tersebut dipelopori oleh sejumlah organisasi, diantaranya; HMI Manakarra, GMNI Mamuju, IPMAPUS Mamuju, Bem FISIPOL Unika, GMNI Majene, IPM-Mateng, IPPM Bonehau, LMND Majene dan forum GTT/PTT Sulbar.