Baca tanpa iklan
Intip Persiapan Tim Gabungan di Makassar Jelang pelantikan Pelantikan Presiden
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gabungan TNI-Polri bersama Satpol PP, mengikuti apel gelar pasukan di Lapangan Hasanuddin, Kamis (17/10/2019) pagi.
Gelar pasukan ini dipimpin oleh Kapolda, Irjen Pol Mas Guntur Laupe, dan Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Surawahadi.
Apel gelar pasukan ini, dalam rangka jaga keamanan menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, tanggal 20 Oktober.
Dalam sambutannya, Mayjen Surawahadi mengatakan, apel gelar pasukan hari ini, adalah untuk melihat langsung kesiapan.
Baca: Mata Najwa tadi malam, Najwa Shihab Tanya Jusuf Kalla Prabowo Cocok Menteri Pertahanan atau Menko?
Baca: Bigmatch MU vs Liverpool - Duhhh, Kiper De Gea Cedera dan Salah Meragukan. Kabar Baiknya?
Baca: Pelatih Arema: PSM Pantas Menang, Darije Senang Duet Baru Ferdinand-Ezra Walian
"Apel ini untuk menentukan harapan kita, agar kegiatan penagamanan nanti berjalan lancar, aman dan damai," kata Surawahadi.
Pangdam Mayjen Surawahadi tegaskan, agenda pengamanan ini sangatlah penting, dan harus berjalan lancar, dan juga aman.
Pengamanan dipastikan harus aman dan damai, karena Ini adalah sebagai puncak dari proses Pemilu Presiden tahun 2019.
"Kita harus pastikan ini berjalan aman dan lancar. Namun tidak boleh terlena dengan kondisi Sulsel aman," jelas Surawahadi.
Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe menyebutkan, personil yang bertugas di lapangan harus selalu peka.
Terjadap ancaman-ancaman yang terjadi di wilayah Sulsel, khusus di Kota Makassar.
"Saya pikir potensi sementara Makassar dan sekitar tidak ada yang menonjol. Tapi selalu mewaspadai ancaman," jelasnya.
Apel gelar pasukan ini juga, dihadiri Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dan unsur Forkopimdan lainnya.
Polda Sulsel Siapkan 2.300 Pasukan Gabungan
Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Polda Sulsel telah menyiapkan 2300 personel dari TNI Polri dan Satpol PP.
Sekitar pukul 16.00 Wita, Kapolda Irjen Pol Mas Guntur Laupe memimpin apel Patroli Skala Besar di Polda, Selasa (15/10/2019).
Berikut 4 Fakta Kemenagan PSM vs Arema, Salah Satunya Sukses Balas Kekalahan
Siang Ini, Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Panen Talas Jepang di Maros, Betulkah Bernilai Tinggi?
Susunan Pemain Borneo FC Vs Bali United: Akankah Rekor Bali United 12 Kali Dipatahkan Tuan Rumah?
Hadapi Liverpool, Dua Pemain Bintang Manchester United Dipastikan Absen
Pangdam dan Kapolda Sulsel Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden
Kata Kapolda Laupe, apel gabungan Patroli Skala Besar dalam rangka mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
"Jadi kita siagakan 2000 personel jelang pelantikan presiden, ada 300 personel yang akan patroli," ungkap Laupe kepada tribun.
Laupe enggan merincikan 2000 personel gabungan tersebut. Tapi dia memastikan, agar jelang pelantikan area Sulsel aman.
"Jadi ada yang disiagakan, ada laksanakan patroli, untuk Makasar tidak ada yang perlu dikhawatirkan, aman saja," lanjut Laupe.
Sebagaimana yang diketahui, pada tanggal 20 Oktober mendatang, akan dilaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.
"Ditanggal 20 oktober ini adalah tahapan akhir pemilihan umum presiden, makanya kita harus tetap solid," kata Irjen Laupe.
Untuk itu lanjut Irjen Laupe, diminta agar semua unsur yang tergabung dalam apel skala besar ini bisa sukseskan pelantikan.
"Terkait adanya unjuk rasa massa berskala besar nanti, diharapkan agar tetap menjaga sinergitas dilapangan," jelas Irjen Laupe.
Pantauan tribun, pasukan gabungan yang tergabung dalam apel skala besar ini, ada TNI dari satuan Pomdam, dan Raider 700.
Sementara Polri, ada Resmob, Intelkam, Dokpol, Reskrim, Sat Brimob, Lantas, Dit Sabhara, Propam, Binmas, dan lainnya.
Sedangkan pihak Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP). Dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Pemprov Sulsel.
Rencananya, pasukan gabungan ini mulai melakukan patroli di Makassar hingga 20 Oktober disaat pelantikan Presiden RI.
Untuk itu tambah Irjen Laupe, 300 personel yang dilibatkan dibagi tiga kelompok. Tiga kelompok ini, berpatroli secara bergantian.
"Jadi ini ada tiga kelompok sesuai dengan rutenya masing-masing, dan mereka sudah paham dengan tugasnya," tambahnya. (*)
Bisa Demo Asalkan Sesuai Prosedur
Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe mempersilahkan masyarakat melakukan demo, asal tidak mengganggu keamanan.
"Tidak ada larangan, silahkan demo tetapi sesuai prosedur kita kawal," ungkap Laupe di Mapolda, Selasa (15/10/2019) petang.
Sebelumnya, keterangan Kapolda terkait larangan demo disampaikan Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani.
Dalam keterangan itu, Kapolda Laupe pun melarang warga untuk demo, karena dinilai bisa mengganggu Pelantikan Presiden RI.
Pasalnya, hal itu ditekankan untuk jelang pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober ini bisa berjalan tertib, aman dan kondusif.
Kata Irjen Laupe, demo tidak dilarang tapi diimbau dan diharapkan agar demonstrasi agar bisa ditiadakan sampai pepantikan.
"Boleh saja demo, tetapi tentunya harapan saya ini tidak ada penyampaian pendapat dalam siklus pelantikan presiden," jelasnya.
Hal itu diminta, agar pihak keamanan bisa mengantisipasi adanya oknum yang dinilai dapat memanfaatkan demnstrasi tersebut.
Menurut Laupe dikatakan rawan tidak ada, tetapi karena mengumpulkan banyak orang dapat memecahkan konsentrasi massa.
"Itu yang dikhawatirkan, jika penumpukan masyarakat yang banyak akan terpicu dan terpancing provokasi yang lain," ujar Laupe.
Hal itu dimungkinkan bisa saja terjadi di Makasaar, mengingat beberapa kelompok massa yang dianggap mencederai demo.
"Demo bisa, tetapi kembali lagi himbauan saya tidak ada penyampaian pendapat sampai tanggal 20 nanti," harap Laupe. (*)
Untuk Cipta Kondisi
Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel tegas melarang warga Sulsel untuk melakukan demonstrasi, hingga pelantikan Presiden.
Kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani, pelarangan ini berdasarkan Diskresi Kapolisian diambil Kapolda Sulsel.
"Ini diambil untuk cipta kondisi suasana aman dan kondusif menjelang pelantikan," ungkap Dicky, Senin (15/10/2019) pagi.
Baca: Karni Ilyas Posting Topik ILC TV One Misteri Penusukan Wiranto, Netizen: Kok Misteri? Rocky G Hadir?
Baca: Lowongan Kerja BUMN Bank BTN Cari Karyawan Baru, Lulusan S1, Cek Syarat & Daftar Online di Sini!
Baca: Curhat Ina Yuniarti soal Perlakuan Buruk dari Sesama Pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno
Lanjut Dicky, apalagi pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober ini akan dihadiri tamu VVIP dari berbagai negara-negara sahabat.
"Walau acara pelantikan di Jakarta, namun wilayah Provinsi Sulsel harus tetap aman, nyaman dan kondusif," ujar Kombes Dicky.
Karena jikapun ada yang sampaikan surat pemberitahuan demo, Polda tidak akan memberikan surat tanda penerimaan.
Aturan ini, mulai tanggal 16 sampai dengan 20 Oktober 2019 diberlakukan. Setelah 20 Oktober, aspirasi bisa disampaikan warga.
"Jadi diskresi kepolisian dikeluarkan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, metro jaya juga lakukan ini," jelas Dicky.
Dengan begitu, apakah Polda Sulsel telah melarang atau "mencabut" sementara UU mengatur, hak menyampaikan aspirasi.
Polda tegaskan, jika masih ada unjuk rasa atau drmonstrasi di Sulsel maka dipastikan ilegal. Maka TNI Polri akan tindak tegas.
"Mari, kita saksikan pelantikan presiden terpilih secara khidmat, momen Ini adalah pekerjaan besar bangsa ini," tambahnya. (*)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur: