Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Polda Sulsel mengeluarkan larangan melakukan unjuk rasa jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin akan digelar di Gedung MPR RI, 20 Oktober 2019.
Larangan dikeluarkan Polda Sulsel memantik reaksi aktivis di Makassar.
Baca: Putra Mantan Bupati Barru Andi Idris Syukur Ambil Formulir di Gerindra
Salah satunya, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Korkom Unismuh, Indra Darius Kala.
"Miris, jelas ini menyalahi peraturan perundang-undangan kita yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 28 ayat E point 3 tentang kebebasan menyampaikan pendapat," kata Indra Darius Kala, Selasa (15/10/19).
Menurutnya, jika pelarangan itu hanya karena alasan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden, maka tidaklah tepat.
Baca: Polres Tator Operasi Cipkon, Ini Sasaran Polisi
"Kalau alasan melarang aksi karena ingin mensterilkan kondisi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden saya rasa kurang tepat dan tidak rasional," ujarnya.
Ia pun mengaku sangat menyayangkan adanya pelarangan itu.
Baca: Harga & Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 8 Pro, HP Pertama dengan Kamera 64 Megapiksel di Indonesia
"Intinya kami sangat menyanyangkan pernyataan Kapolda Sulsel ini," jelas Indra.
"Harapan kita tentunya Pak Kapolda mengklarifikasi pernyataan ini karena kurang tepat. Karena aksi yang kita lakukan kemarin itu tetap kita follow up sudah sampai dimana dan apa tindaklanjutnya di pusat," terangnya.
Meski ada pelarangan, tidak menutup kemungkinan IMM Unismuh akan tetap melakukan aksi unjuk rasa.
Antisipasi Demo Pelantikan Presiden, Polda Sulsel Siagakan 2300 Personel Gabungan
Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, 20 Oktober 2019, Polda Sulsel telah menyiapkan 2.300 personel gabungan.
Terdiri polisi, tentara dan satpol PP.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe memimpin apel Patroli Skala Besar di mapolda, Selasa (15/10/2019) sore.
Baca: Deng Ical dan Penggiat HIV AIDS Makassar Bertemu, Bahas ini