Baca tanpa iklan
"Dengan ditandatanganinya NPHD tersebut maka Pilkada 2020 dapat terselenggara sesuai dengan tahapan yang ada," Ucap Risal Randa.
Dijalaskan juga oleh Risal, sebagian dana tersebut akan digunakan untuk panitia pelaksana Pilkada 2020.
"Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk honor panitia, yakni PPK, PPS dan KPPS termasuk honor buat anggota PPDP. Selain itu anggaran tersebut untuk logistik pemilu serta sosialisasi," lanjutnya.
Sementara, anggaran sebesar Rp. 10 Miliar untuk Bawaslu sebagian besar juga akan digunakan untuk biaya honorer panitia.
Yakni, biaya honorer untuk panitia pengawas mulai dari tingkat kecamatan hingga pengawas yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Anggaran sebesar itu karena sebagian besar untuk biaya PPL, Pawascam dan PTPS yang meningakat," kata Ketua Bawaslu Serni Pindan.
Selain itu, kata Serni, pengawas yang ada di setiap TPS bertambah.(*)
Laporan Wartawan : TribunToraja.Com,@b_u_u_r_y
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Golkar Soppeng Tak Garansi Heruddin Tahang dan Nurmal Idrus Bakal Jadi Pendamping A Kaswadi Razak
Kementan Pacu Sumatera Barat Tanam Padi di Lahan Kering dan Integrasi Sawit
BREAKING NEWS: Jl Poros Palopo -Makassar di Keera Lumpuh, Ada Tenda dan Aksi Bakar Ba
KABAR TERBARU Pendaftaran CPNS 2019 Diikuti 541 K/L/D, BKN Pastikan Tak Ada Formasi untuk P3K 2019
Anak Dari Ibu yang Dihalangi Datang ke Pernikahan Buka Suara, Ungkap Alasan Sikap Istri ke Mertua