Baca tanpa iklan
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Partai Nasional Demokrat (Nasdem), menjadi salah satu partai yang masuk dalam kursi pimpinan di DPRD Bulukumba.
Partai yang didirikan oleh Surya Paloh tersebut, berhasil mendudukkan lima anggota dewan di kabupaten berjuluk Butta Panrita Lopi itu.
VIDEO: At-taubah Channel Peduli dan Polsek Tempe Doakan BJ Habibie
Bareng Menteri, Mantan Pejabat Pemprov Sulsel Terlibat Dalam RUU Tindak Pidana Korupsi
VIDEO: Detik-detik Bengkel Motor di Kota Palopo Terbakar Hingga Membuat Para Raja Panik
Kronologi Siswa SMA Bunuh Begal yang Hendak Memperkosa Pacarnya, Kini Tersangka, Alasan Polisi
Konsultan PLUT Sulsel Dukung Pengembangan Wirausaha Muda Makassar
Masuk di Perairan Sulbar, Empat Kapal Asing Diperiksa Imagrasi dan Lanal Mamuju
Bahkan, Nasdem tercatat sebagai pemilik suara terbanyak pada Pileg 2019 lalu, yakni mencapai 30.409 suara.
Selisih 4.490 suara dari pemilik kursi terbanyak di Pileg 2019, yang diraih Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang mengumpulkan 25.559 total suara.
Hanya saja, hingga Jumat (13/9/2019), Nasdem belum menyerahkan nama yang ditunjuk sebagai wakil Ketua DPRD Bulukumba secara definitif.
Sementara DPC PPP sendiri telah menyerahkan nama Ketua DPRD definitif-nya ke Sekretariat DPRD Bulukumba.
Kursi pimpinan tersebut diamanahkan kepada legislator pendatang baru dari Daerah Pemilihan (Dapil) Gantarang-Kindang, Rijal.
Begitupun dengan Partai Gerindra yang juga mendapatkan satu kursi pimpinan sebagai wakil ketua DPRD.
Di Partai Gerindra, H Patudangi Azis resmi memegang amanah untuk menjadi wakil ketua DPRD Bulukumba untuk periode 2019-2024.
Sekretaris DPRD Bulukumba, HM Daud Kahal, mengaku, hingga saat ini pihaknya masih menunggu nama yang direkomendasikan Nasdem untuk menjabat wakil ketua.
"Yang serahkan pertama itu PPP, baru Gerindra, tapi kemarin, Kamis (12/9/2019), ada tambahan berkas asli dari DPP PPP melalui Ketua DPC, kami tunggu Nasdem sebelum verifikasi berkas," kata Daud Kahal, Jumat (13/9/2019).
Ketua Nasdem Bulukumba Tomy Satria Yulianto, yang dikonfirmasi, membenarkan hal tersebut.
Menurut Wabup Bulukumba itu, berkas ketua definitif Nasdem masih berproses di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
"Kita masih menunggu dari DPW. Belum (kami terima) masih berproses," kata Tomy.
Sebelumnya, ada dua nama yang menguat menjadi wakil ketua DPRD Bulukumba dari Partai Nasdem.
Mereka yakni Siti Aminah Syam dan juga Abdul Kaab.
Abdul Kaab sendiri, kini telah menjabat sebagai wakil ketua DPRD Bulukumba sementara. (TribunBulukumba.com)
Pedagang Lokal Minta DPMPTSP Tak Asal Keluarkan Izin Usaha Toko Modern di Bulukumba
Para pengusaha lokal mengeluhkan menjamurnya toko modern di Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Pasalnya, menjamurnya toko modern disebut, diduga 'mematikan' pengusaha lokal di Bulukumba.
Amphuri Islamic Travel Expo 2019 Segera Dimulai, Intip Persiapannya
Satpol PP Muntah-muntah Disirami Air Kencing Warga, Lebih Parah Pimpinannya Disiram Air Panas
Polbangtan Gowa Gelar MoU dengan Bupati Sidrap dan Soppeng
Kapolda Sulbar Pimpin Sertijab Karo Logistik dan Dir Binmas
Ada Apa? Saut Situmorang Berhenti Jadi Pimpinan KPK Tak Lama Setelah Firli Bahuri Jadi Ketua KPK
Hal tersebut diungkapkan salah satu Pengusaha Lokal Bulukumba, Asri, yang mengaku jika tokonya kini terancam bangkrut.
Llantaran, masyarakat kini lebih memilih toko modern karena lebih adem dan lebih banyak varian dagangan yang dijual.
Padahal untuk masalah harga, toko kelontong tidak kalah murah.
"Pemerintah seharusnya tidak sembarangan memberi izin usaha modern, kasihan kami yang menjadikan toko kelontongan sebagai tempat sandaran hidup," kata Asri, Jumat (13/9/2019).
Eks Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bulukumba, Muhammad Amin Lahaseng, juga menyoroti hal tersebut.
Menurut Amin, persoalan regulasi izin pendirian toko modern, harusnya dibangun pada titik jalan trans nasional, bukan pada jalan lokal.
"Seperti di Jl Lanto Dg Pasewang, olehnya itu dalam hal ini perizinan Pemkab Bulukumba agar segera mengkaji, dan mengevaluasi proses perizinan toko yang akan dibangun tersebut," kata dia.
Apalagi, bangunan tersebut diduga belum mengantongi izin, sehingga dianggap bangunan liar.
"Jadi siapapun yang membangun tanpa ada izin, ya harus ditindak tegas," tuturnya.
Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulukumba, Hamdani Kamal, menjelaskan, bahwa pihaknya tak asal mengeluarkan izin untuk pembangunan toko modern ini.
Sebelum diberikan izin pembangunan, harus memenuhi seluruh prasyarat yang ada terlebih dahulu.
Salah satunya adalah surat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Semua pembangunan ada wilayahnya. Secara tata ruang ada wilayah yang khusus untuk infrastrukur ekonomi," jelas Dani, sapaannya.
Olehnya, pihak DPMPTSP menegaskan, bahwa pihaknya tak asal menerbitkan suatu perizinan.
Dan rencana pembangunan toko ritel di Jl Lanto Dg Pasewang, kata dia, kini telah memiliki rekomendasi dari PUPR.
Selain itu, DPMPTSP juga mengaku melakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum memberikan izin.
"Kalau sesuai dengan tata ruang dan menenuhi syarat disana (PUPR), baru kita lanjut. Mankanya kita lihat kondisi, kita pelajari, apakah mengganggu pedagang sekitar atau tidak," jelasnya. (TribunBulukumba.com)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi, IG: @arisandifirki
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur: