Baca tanpa iklan
Tolak Kenaikan Iuran BPJS, PC IMM Enrekang Sambangi DPRD
TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Pengurus Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Enrekang mendatangi DPRD Enrekang, Kamis (12/9/2019) siang.
Kedatangan mereka untuk melakukan hearing dan menyampaikan aspirasinya ke DPRD terkait penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS.
"Kedatangan kami kesini, untuk sampaikan penolakan kepada DPRD terkait kenaikan iuran BPJS," kata pengurus IMM Enrekang, Qurniawan Rusli.
Baca: Polres Enrekang Selidiki Dugaan Ijazah Palsu Legislator PPP
Baca: Hingga September 2019, Laporan Perkara Asusila Dominasi di Polres Enrekang
Baca: 4 Personelnya Dimutasi, Polres Enrekang Gelar Sertijab
Menurutnya, kenaikan iuran BPJS akan sangat memberatkan dan menyulitkan masyarakat untuk memperoleh hak kesehatan.
"Ini saja yang belum naik sudah beratkan masyarakat apalagi kalau sudah naik. Kami sampaikan ke DPRD kalau bisa ada petisi dari DPRD Enrekang untuk sampaikan ke DPR RI agar menolak usulan itu," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Legislator Gerindra, Mustain Sumaele, mengatakan pihaknya tentu akan menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa tersebut.
Karena bukan saja masyarakat yang rasaakan dampaknya tapi daerah juga akan merasakan dampak kenaikan itu.
Sebab, kenaikan iuran juga akan dapat berdampak pada pembengkakan anggaran daerah terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.
"Tentu secara pribadi kita menolak tapi tentu harus dikoordinasikan dengan Pemda dan puaat, karena kan tentu masalah ini adalah kebijakan dari pusat," ujar Mustain.
Sedangkan Legislator PAN, Zulkarnaen, mengatalan secara pribadi menolak kenaikan iuran BPJS tersebut.
"Karena tentu kalau ada kenaikan, efeknya cukup besar untuk daerah dan masyarakat. Ke depan juga desa dan lurah data penerima BPJS ini harus detail dan lengkap," tegasnya.
Sementara Legislator Golkar, Ismail Jafar, mengatakan, kenaikan iuran BPJS ini memang harus dikaji dan dipertimbangkan dengan baik.
Sebab, tentu jika dinaikkan ini akan memunculkan masalah baru di Enrekang karena akan membebani anggaran lagi.
Terlebih, akan ada masalah pelayanan-pelayanan yang masih harus jadi pekerjaan rumah dalam pembahasan.