Baca tanpa iklan
Mirisnya lagi, kata dia, anggota Paskibra selalu dibebankan untuk mencari seragam sendiri.
"Padahal kalau mau dilihat, ini mewakili kecamatan, bukan mewakili desa atau sekolah. Tapi camat tidak pernah merasa tanggung jawab terkait persoalan ini,” ujarnya.
Tidak punya anggaran terkait masalah itu, Camat Amalatu Adaweya Wakano yang dikonfirmasi Kompas.com mengonfirmasi jika anggota Paskibra yang menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih saat HUT kemerdekaan ke-74 RI di kecamatan itu hanya mengenakan seragam sekolah.
Dia mengaku, kondisi tersebut terjadi lantaran kecamatan tidak memiliki anggaran untuk memfasilitasi dan membiayai pengadaan seragam bagi anggota Paskibra.
Selama ini, anggaran Paskibra didapat melalui sumbangan sekolah dan para guru serta pemerintah desa.
“Saya sudah sampaikan ke kepala sekolah bahwa selama ini kita tidak punya anggaran soal ini, jadi saya bilang mereka (Paskibra) cari pakaian nanti saya tanggung apa yang kurang seperti garuda, sarung tangan, dan perlengkapan lain. Itu saya siapkan,” ujarnya.
Dia mengaku, beberapa hari menjalang upacara, seksi usaha dana yang berasal dari SMA negeri setempat mendatanginya dan meminta agar panitia tingkat kecamatan yang membantu menyediakan seragam Paskibra.
Namun, karena waktunya yang sudah semakin mepet, dia kemudian meminta panitia agar dapat berbicara dengan seksi usaha dana dari pihak sekolah untuk mencari jalan alternatif.
Salah satunya, menyewa seragam Paskibra untuk digunakan saat upacara berlangsung.
“Saya katakan kepada panitia karena ini sudah tinggal dua minggu lagi, kalian pergi bicara dengan guru-guru agar menyewa seragam nanti panitia kecamatan yang bayar. Sudah clear, tapi empat hari menjelang upacara sekolah meminta panitia harus mencari seragam,” katanya mengungkapkan.
Menurut Wakano, karena terjadi tarik ulur, dia kemudian berbicara dengan pelatih Paskibra dan saat itu disepakati 8 anggota Paskibra akan menggunakan seragam Paskibra sementara lainnya menggunakan seragam sekolah.
“Saat sudah sepakat, giliran guru-guru SMA yang menolak. Jadi mereka ini menyangka bahwa setiap tahun saya ini dapat uang HUT 17 agustus dari kabupaten,”k atanya.
Wakano menegaskan, sangat keliru jika ada pihak yang menuding dirinya telah menerima anggaran upacara kemerdekaan dari pemerintah kabupaten.
Menurutnya, ada wacana yang berkembang kalau jumlah anggaran yang disediakan dari kabupaten untuk upacara HUT kemerdekaan di kecamatan tersebut senilai Rp 17 juta.
“Ada informasi yang beredar bahwa setiap tahun saya itu dapat dana Rp 17 juta untuk acara ini, saya sudah laporkan itu ke Kesbangpol Seram Bagian Barat, nanti Senin ada guru yang dipanggil untuk menjelaskan dari mana informasi itu didapat. Jadi saya tidak mau salahkan siapa-siapa tapi kita harus clear kan masalah ini,” kata dia.(*)