Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Rapat digelar di lantai II ruang rapat Banggar DPRD Sulsel Jl.Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Senin (12/08/2019).
Dalam pertemuan itu membahas kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA -PPAS) untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020.
"Tadi sudah dibahas perbaikan narasi setiap bab per bab," kata Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga kepada Tribun, Senin (12/08/2019).
Menurut Politisi Partai Golkar itu, rapat tersebut bakal dilanjutkan Selasa (13/08/2019.
"Kalau besok semua perbaikan narasi sudah dilakukan TAPD, Insya Allah Jumat di finalkan dan ditetapkan KUA nya," sebutnya.
"Setelah penetapan KUA maka dilanjutkan pembahasan PPAS nya," lanjut Rangga
Senada disampaikan anggota Banggar DPRD Sulsel, Wawan Mattaliu mengatakan dalam rapat tersebut akan dilanjutkan Selasa besok. "Tadi baru bahas KUA nya," kata Politisi Hanura tersebut.
Sebelumnya DPRD Sulsel mengembalikan draf KUA PPAS APBD Provinsi Sulsel, karena
adanya ketidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
KUAPPAS tidak akselerati dengan RPJMD yang telah disepakati bersama," kata anggota Banggar DPRD Sulsel.
Menurut Anggota Banggar Wawan Mattaliu ketidaksesuaian dimaksud, karena nomenklatur yang muncul melewati ambang batas yang sudah ditetapkan RPJMD.
Jika diteruskan, maka akan keliru dan tidak sesuai dengan hasil pembahasan mengenai kebijakan Gubernur Sulsel dengan DPRD.
"Misalnya di Binamarga pos anggaran sangat besar melewati ambang batas RPJMD. Kemudian Angka hibah tiba tiba melonjak hampir Rp 700 miliat," sebutnya.
Wawan mengaku tidak mempersoalkan besanya angka dana hibah itu. Tapi setidaknya kita lebih mengutamakan persoalan utama di Sulsel.
"Banyak persoalan wajib kita dahulukan. Menyumbang daerah itu baik, tapi lebih kalau persolan wajib kita tuntaskan dulu. Kalau itu sudah selesai, kemudian mau menyumbang 2 sampai 3 triliun itu tidak persoalan" tegasnya.