Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut 5 fakta putusan (keputusan) Bawaslu terkait pelanggaran Real Count Situng KPU dan Quick Count Pilpres 2019.
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersalah.
Atas dua hal yang sebelumnya dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Pelanggaran itu terkait proses pendaftaran lembaga quick count dan entri data di Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng) atau Real Count KPU Pilpres 2019.
Keputusan ini berdasarkan pada hasil sidang putusan yang diselenggarakan Bawaslu dan surat putusan Bawaslu Nomor: 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.
Berikut 5 fakta putusan Bawaslu terkait pelanggaran Real Count atau Situng KPU Pilpres 2019 dan quick count yang disoal BPN Prabowo-Sandi.
1. Masalah yang dilaporkan
BPN Prabowo-Sandi melaporkan sejumlah dugaan kecurangan yang ditemukan selama proses Pilpres dan Pemilu 2019.
Baca: Seruan People Power Kubu Prabowo Berubah Gerakan Kedaulatan Rakyat, Amien Rais Ungkap Maknanya
Baca: Prabowo Klaim Menang 54,24% dari Jokowi, Bandingkan Hasil KPU 100% yang Ditolak BPN di 26 Provinsi
Baca: Hasil Real Count KPU 100%, Bandingkan Selisih Suara Jokowi-Maruf vs Prabowo-Sandi di 23 Provinsi
Baca: Real Count KPU, Ketua Partai Caleg Ramai-ramai Tak Terpilih di DPRD, Ada Disingkirkan Emak-emak
Baca: Benarkah THR dan Gaji 13 PNS Tahun 2019 Molor Gegara Surat Mendagri? Ini Penjelasan Resmi Kemendagri
Dugaan itu di antaranya, terdapat dua laporan yang keputusannya sudah keluar melalui sidang yang digelar di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Pertama, mengenai tertutupnya proses pendaftaran lembaga survei yang terlibat dalam penghitungan suara cepat, setelah proses pemungutan suara.
Sementara yang kedua adalah terkait pelanggaran yang dilakukan KPU terkait banyaknya kesalahan dan permasalahan saat melakukan input data ke Situng.
2. Keputusan / putusan Bawaslu
Atas dua permasalahan tersebut, Bawaslu melalui sidang putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Bawaslu Abhan, memutuskan bahwa KPU melanggar tata cara pendaftaran juga pelaporan lembaga survei hitung cepat.
"KPU RI secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara terkait pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan perhitungan hitung cepat," kata Abhan.
Dalam hal ini, KPU dinilai tidak transparan dalam mengadakan pendaftaran pelaksanaan penghitungan cepat.