Real Count KPU, Ketua Partai Caleg Ramai-ramai Tak Terpilih di DPRD, Ada Disingkirkan 'Emak-emak'

TRIBUN-TIMUR.COM - Real count KPU, ketua partai caleg ramai-ramai tak terpilih di DPRD, ada disingkirkan 'emak-emak'.

Ketua partai mayoritas tak terpilih pada Pemilihan Legislatif atau Pileg 2019 terjadi di Kota Makassar.

Sebanyak 10 ketua partai politik (parpol) tingkat Kota Makassar hampir dipastikan tak terpilih sebagai legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2019-2024.

Dari 16 ketua partai politik (parpol) peserta Pileg 2019, tiga di antaranya menjadi calon legislatif (caleg) DPRD Sulawesi Selatan atau Sulsel.

Sebanyak 13 ketua parpol caleg berebut kursi DPRD Makassar.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber internal partai hingga real count KPU, hanya enam ketua parpol yang lolos.

Sedangkan, 10 ketua parpol lainnya tersingkir termasuk berstatus pimpinan DPRD Makassar saat ini.

Mereka yakni Farouk M Betta (Ketua DPRD/ Golkar) dan Busranuddin Baso Tika (PPP/ ketua fraksi). 

Baca: TERBARU Real Count KPU Jokowi vs Prabowo, Prabowo-Sandiaga Masih Bisa Salip Jokowi-Maruf?

Baca: Menelan Air Ludah, Liur, Dahak saat Puasa Ramadhan Batal, Makruh, atau Nggak? Baca Dalil Berikut Ini

Baca: Mau Bugar Saat Puasa Ramadhan? Pilih Makanan Sahur dan Berbuka Berikut Aktivitas yang Bisa Dilakukan

Baca: Jadwal Puasa Ramadhan 1440 H / 2019 Berikut Niat Berpuasa dan Doa di Bulan Ramadan Beserta Artinya

Aru, sapaan Farouk, kalah bersaing dengan Apiaty Amin Syam di Dapil Makassar I.

Apiaty merupakan istri mantan Gubernur Sulsel Amin Syam. Dia juga mantan pejabat di lingkup Pemkot Makassar.

Nasib Aru, hampir sama BBT, akronim Busranuddin, yang juga disingkirkan ‘emak-emak’ di Dapil V Makassar.

BBT kalah suara dari Muliati, caleg nomor urut 3 PPP di dapil yang meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang, dan Tamalate tersebut.

Baca real count KPU, ketua partai caleg ramai-ramai tak terpilih di DPRD, ada disingkirkan 'emak-emak' selengkapnya di edisi cetak Tribun Timur, Jumat (10/05/2019).

Hasil tersebut masih bersifat  prediksi sementara berdasarkan data dari berbagai sumber.

Data tersebut bukan merupakan hasil resmi dari KPU.