Pernyataan Tegas Jenderal Moeldoko! 'Negara Kita Ini Harus Tertib, Enggak Boleh Lagi Ya Sembarangan'

Pernyataan Tegas Jenderal Moeldoko! 'Negara Kita Ini Harus Tertib, Enggak Boleh Lagi Ya Sembarangan'

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko meminta Polri menindak tegas siapa saja yang melanggar hukum di media sosial.

Moeldoko berharap Polri tidak memberi ampun netizen yang seenaknya melontarkan pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Moeldoko tidak terima apabila ada orang yang sudah seenaknya berucap di media sosial, kemudian belakangan meminta maaf setelah diproses hukum.

"Apa-apaan ini yang begini? Seenaknya berbuat sesuatu, tapi setelah polisi melakukan satu tindakan, minta maaf," ujar Moeldoko di kantornya, Selasa (14/5/2019).

Beberapa contohnya adalah seorang pemuda yang ikut demonstrasi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru-baru ini.

Di depan kamera ponsel, pemuda berinisial HS (25) itu mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo.

Namun belakangan, ketika polisi menciduknya atas video tersebut, pemuda itu minta maaf dan mengaku emosional.

Demikian juga seorang pria yang merekam ucapannya sendiri yang juga viral, belakangan ini.

Pria itu memprotes pernyataan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengenai perintah tembak di tempat bagi pelaku pengacau keamanan.

Pria yang dikabarkan telah diamankan polisi itu juga melontarkan pernyataan yang sangat provokatif dan membentur-benturkan institusi TNI dengan Polri.

"Yang seperti-seperti itu saya sudah sampaikan kepada Kapolri jangan lagi ada maaf. Tindak saja. Nanti diberi maaf, malah enggak tertib. Yang salah tindak, agar tidak sembarangan tata kramanya. Ingat, ada hukum, ada aturan," ujar Moeldoko.

"Kalau yang seperti itu dibiarkan, nanti negara ini menjadi chaos. Negara ini menjadi anarkis, negara ini menjadi enggak tertib. Negara kita ini harus tertib, enggak boleh lagi ya sembarangan," lanjut mantan Panglima TNI tersebut.

Moeldoko juga menekankan bahwa penegakkan hukum tidak hanya dilakukan bagi barisan tokoh oposisi.

Perlakuan yang sama juga tetap dilakukan bahkan bagi pendukung pemerintah.