Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 61 mahasiswa peserta KKN Tematik kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel dan Universitas Hasanuddin (Unhas) dilepas, Selasa (2/4/2019).
Pelepasan berlangsung di Kampus Unhas, Jl Perintis Kemerdekaan Km 10, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Pelepasan tersebut disaksikan antara lain Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi MH, Sekretaris LPPM Unhas Dr Ir Abd Rasyid Djalil Msi, dan Kepala Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) Unhas Muhammad Kurnia MSc PhD.
Turut menyaksikan Supervisor KKN Kabupaten Maros dan Dr Awaluddin MKes dan Supervisor KKN Kabupaten Gowa Dr A Lukman Irwan Msi.
Netralitas Polri Dipertanyakan? Ini Kata Guru Besar Hukum Unibos Makassar
Kurnia mengatakan, KKN Tematik bersama Bawaslu adalah salah satu bentuk partisipasi perguruan tinggi dalam pengawal demokrasi agar berjalan dengan baik.
"Selain tugas pengabdian, mahasiswa peserta KKN tematik juga bertugas memberi pemahaman mengenai pengawasan dan hak warga setempat dalam Pemilu,” pesan Kurni melalui rilisnya yang diterima Tribun, Selasa (2/4/2019) malam.
“Tak kalah pentingnya juga tetap menjaga nama baik almamater. Dengan begitu nama Bawaslu juga akan baik di masyarakat," tambah Kurnia.
Sementara Arumahi dalam sambutannya mengatakan, KKN Tematik bersama perguruan tinggi ini memiliki tugas khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
"Pertama tentu menyampaikan pesan-pesan atau sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab Pemilu adalah agenda nasional, maka kita semua bertanggungjawab menyukseskan,” kata Arumahi.
Kedua, peserta KKN tematik ini juga diharapkan dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam hal menyalurkan hak pilihnya maupun mengawasi tahapan Pemilu.
OPINI - Narkoba di Balik Sesak Penjara
Ketiga, peserta KKN juga diharapkan ikut mengawasi proses pelaksanaan pemilu di daerahnya masing-masing.
Arumahi juga meminta mahasiswa agar selalu berkoordinasi dengan jajaran pengawas pemilu di kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa bahkan dengan pengawas TPS dalam melakukan langkah-langkah pencegahan.
“Utamanya pencegahan politik uang, ingatkan pemilih kita untuk tidak tergoda dengan politik uang," pesan mantan jurnalis senior Pedoman Rakyat ini. (*)