Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di depan 240 pengembang di Rakerda Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sulsel menyinggung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kota Makassar yang terlalu tinggi.
"NJOP Makassar sangat tinggi. Ini membuat pembangunan hunian di Makassar hanya dilakukan pengembang besar," katanya di sela sambutannya di Claro Hotel Jl AP Pettarani Maakssar, Minggu (24/2/2019).
Alhasil pengembang lainnya banyak yang membangun di luar Makassar.
"Saya sudah tanya beberapa kali Pak Danny. Saya sarankan untuk dikaji ulang itu," ujar NA sapaannya.
Ini yang membuat para pengembang banyak yang membangun di Maros dan Gowa.
"Soalnya lahan di Makassar mahal. Membuat masyarakat berpenghasilan rendah sulit beli rumah. Makanya banyak yang kerja di Makassar, tetapi tinggal di Maros dan Gowa," ujar NA.
Dalam Rakerda, Ketua DPD REI Sulsel, M Sadiq berharap peran serta pemerintah dalam memberi keberpihakan kepada pengembang. Utamanya soal perizinan.
"Pengembang kami di Bantaeng mengaku sangat terbantu dengan Pemda di sana, yang memberi kelancaran soal perizinan," ujar Sadiq dalam sambutannya.
"Nah, Pak NA sudah jadi Gubernur. Kami harap apa yang dilakukan di Bantaeng selama ini bisa diadopsi di kabupaten/kita di Sulsel," kata Bos Zarindah Group itu.
Nurdin Abdulillah mengklaim, apa yang diinginkan REI Sulsel sedang on track.
"Yah kan baru 5 bulan kita. Mengubah itu butuh proses. Kami sementara mengkaji, sabar yah," kata mantan Bupati Bantaeng 2 periode itu.
Ia pun siap mengadopsi apa yang telah dilakukannya di Bantaeng ke seluruh daerah di Sulsel.
"Kalau perlu dipermudah, kenapa dipersulit. Di Bantaeng perizin cepat pak. Malahan kami jemput bola, datang mengambil dan mengembalikan berkasnya," kata NA. (tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad