Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Aspek kebebasan sipil di Provinsi Sulawesi Barat, mendapatkan predikat buruk.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, menunjukkan, Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Barat tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikasi.
Hal tersebut mendapatkan perhatian dari Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Dr Muhammad Idris DP.
IDI Sulbar 2017 sebesar 67.74 % dari skala 0 sampai 100, angka ini turun 4,63 poin dibandingkan dengan IDI Sulawesi Barat 2016 sebesar 72,37 %.
Baca: Pengedar 100 Ribu Rokok Ilegal Disidang Hari Ini, Ini Agendanya
Baca: RSUD Andi Makkasau Juara II Lomba Defile Hut Korpri
Baca: Kartika Putri Ungkap Perubahan Suaminya Habib Usman bin Yahya Usai Menikah, Jauh Banget
Meski dalam kategori sedang, namun disisi lain, IDI Sulawesi Barat di tahun 2017, menunjukkan predikat buruk pada aspek kebebasan sipil.
Perubahan aspek kebebasan sipil dari 2016 ke 2017, turun 9,33 poin atau 82,89% menjadi 73,56%.
Menurut Muhammad Idris, aspek kebebasan sipil atau kebebasan politik warga negara sesungguhnya menjadi substansi dari demokrasi.
"Aspek kebebasan sipil itu harus didapatkan masyarakat,"kata Idris kepada wartawan, usai membukan diskusi perkembangan IDI Sulbar, di Hotel Matos Mamuju, Senin (17/12/2018).
Idris mengutip teori John Locke seorang filsuf dari Inggris, yakni individu right, yang mendudukkan aspek kebebasan sipil sebagai ukuran baik tidaknya demokrasi di suatu negara.
"Yakni kebabasan warga negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Termasuk hak-hak hidupnya,"ujar mantan kepala LAN Makassar itu.
"Nah inilah yang lemah di Sulbar, mestinya baik karena lembaga politik banyak, namun justru sebaliknya hak-hak politik atau kebebasan sipil warga negara justru menurun,"kata menambahkan.
Idris menilai, ini adalah pekerjaan berat untuk para pemangku kepentingan di Sulbar. Untuk membangun politik atau demokrasi yang substansial.
"Demoktasi yang substansi itu demokrasi dimana setiap lembaga politik selalu mengedepankan hak-hak sipil. Itu substansi dari demokrasi selain liberti,"tuturnya.
"Karena kita tidak cukup hanya bebas, tapi hak sipil kita harus tercapai. Sulbar masih banyak warga negara yang belum menikmati keteraliran listrik di kampung. Ini salah satu hak sipil yang tidak terpenuhi," tambahnya.
Silakan Subscribe akun Youtube Tribun Timur untuk news video terupdate:
Follow juga akun resmi Tribun Timur:
(*)