Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manager Strategy Management PT Wiratman Ir M Sapri Pamulu MEng PhD tampil sebagai salah satu narasumber pada kegiatan bertema Strategi Peningkatan Daya Saing Kontruksi Nasional dan Regional Bebas Monopoli, Jumat (30/11/2018).
Kegiatan yang digelar Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar ini berlangsung selama tiga hari di Hotel d'Maleo, Jl Pelita Raya, Makassar, Selasa-Jumat (27-30/11/2018).
Sapri membawakan materi tentang Strategi Peningkatan Daya Saing Kontruksi Nasional dan Regional dalam hal ini Badan Usaha Jasa Kontruksi (BUJK) sesuai dengan Undang Undang (UU) No 2 Tahun 2017.
Baca: Dinas PU Makassar Usulkan Rp 743 Miliar di APBD Perubahan 2018, Anggaran Dinas Kesehatan Berkurang
Baca: Lawan Banjir Kodam III Pacerakkang, Dinas PU Makassar Bakal Buat Saluran Bawah Tanah
Pada kesempatan itu, Sapri memaparkan beberapa masalah pada umumnya dari kondisi BUJK sekarang ini. Ada 11 permasalahan yang dijelaskan.
Permasalahan yang pertama adalah fungsi pembinaan oleh pemerintah daerah, belum sepenuhnya menyentuh masyarakat jasa konstruksi, sementara kemampuan pemerintah pusat terbatas.
Kedua badan usaha jasa konstuksi didominasi kualifikasi kecil yang memperebutkan sebagian kecil pasar konstruksi, sementara kualifikasi besar menguasai pasar konstruksi. Badan usaha jasa konstuksi masih didominasi generalis, sementara badan usaha spesialis belum berkembang.
“Ketiga pengembangan usaha jasa konstruksi melalui investasi belum diatur di dalam regulasi konstruksi sebelumnya,” jelas Sapri.
Keempat, masih sedikitnya tenaga kerja konstuksi yang bersertifikat, sehingga perlu penataan ulang, pengaturan terhadap sistem sertifikasi.
Tenaga Kerja Asing
“Kelima masih perlunya pengaturan dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Keenam belum optimalnya penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak konstruksi sehingga terjadi potensi kriminalisasi kontrak konstruksi,” lanjut Sapri.
Baca: Pemkot Makassar Dukung Gelaran Turnamen U-18 yang Digelar Forbes
Baca: Lawan Banjir Kodam III Pacerakkang, Dinas PU Makassar Bakal Buat Saluran Bawah Tanah
Ketujuh masih tingginya angka kecelakaan kerja sektor konstruksi. Kedelapan masih banyaknya kegagalan bangunan karena belum mematuhi ketentuan konstruksi berkelanjutan.
Kesembilan belum tersedianya sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi. Sepuluh masih belum terpenuhi mekanisme pengaturan remunerasi tenaga kerja ahli.
Dan poin sebelas, masih banyak penyedia jasa yang belum menggunakan teknologi dan komponen dalam negeri.
Untuk itu, kata Sapri, dibutuhkan strategi-strategi jitu. Seperti mendorong shifting dari Badan Usaha generalis ke spesialis, mendorong shifting dari badan usaha kecil ke menengah, dari badan usaha menengah ke besar.
Baca: VIDEO: Dinas PU Makassar Keruk Kanal Pannampu
Baca: Curah Hujan Makin Tinggi, Dinas PU Makassar Keruk Kanal Pannampu